Retribusi

Dari hasil survei, masih banyak jukir yang tidak membawa karcis. Dinas Perhubungan Bangkalan diminta melakukan peninjauan secara rutin.

"Sebelum menerapkan kebijakan baru, seharusnya ada kajian atau uji petik dengan kota lain," ujar Sekretaris Komisi I DPRD Bangkalan Nur Hakim.

"Anggota DPRD tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan penghapusan parkir berlangganan, " ujar Anggota Komisi I DPRD Bangkalan, Muhammad Khotib.

Pj Bupati Bangkalan menyampaikan, keputusan tersebut diambil setelah melakukan evaluasi setelah 4 tahun sistem parkir berlangganan berjalan.

Angka pendapatan dari sektor parkir ini, disebutkan Kepala Dishub Ponorogo, Wahyudi, sudah lebih dari target sebelumnya.

Data dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, menunjukkan per Mei 2024 ini tercatat mencapai Rp3,8 miliar atau 22,51 persen.

Mereka keberatan dengan kebijakan ini dan meminta Pemkab menurunkan retribusi yang telah ditetapkan menjadi 30 persen.

Tak hanya menghentikan ujicoba parkir nontunai di Jalan Tunjungan, beberapa kali Dishub Surabaya tetap memberikan izin kepada jukir melakukan pembayaran dengan tunai.