jatimnow.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tulungagung mengambil sejumlah kebijakan dalam menghadapi tahun politik. Salah satunya, mereka akan menonaktifkan pengurus yang terlibat dalam dunia politik.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua MUI Tulungagung, KH Hadi Muhammad Mahfud, usai pelantikan pengurus MUI Tulungagung periode 2023-2028, di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso.
Ulama yang biasa disapa Gus Hadi ini menjelaskan, MUI menegaskan tidak akan berpolitik tahun depan. Sejumlah rencana disiapkan untuk menghadapi tahun politik 2024.
Baca juga: Pesan Ponpes Manba'ul Hikam Sidoarjo: Memilih Pemimpin Cari Tahu Rekam Jejaknya
Salah satunya mereka akan menonaktifkan pengurus yang terlibat dalam dunia politik. Pengurus yang menjadi tim sukses ataupun maju dalam pencalonan legislatif maupun kepala daerah akan di istirahtkan.
"Yang jelas MUI tidak akan berpolitik, jika ada anggota atau pengurus yang terlibat politik akan dinonaktifkan," ujarnya, Rabu (13/09/2023).
MUI juga meminta semua pihak untuk tidak melakukan kampanye apapun di tempat ibadah.
Baca juga: Tugas Khofifah untuk Para Pj Kepala Daerah di Tahun Politik 2024: Jangan Sampai Jawa Timur Batuk
Menurut Gus Hadi, mereka yang datang ke tempat ibadah itu seharunya untuk urusan ibadah dan bukan melakukan kampanye. MUI akan membuat selebaran ke seluruh tempat ibadah dan berharap tidak ada kampanye dalam bentuk apapun di lokasi tersebut.
"Bahkan kalau memiliki kaos bergambar partai tidak usah dikenakan ke tempat ibadah," tuturnya.
Gus Hadi juga menegaskan peran MUI sebagai mitra pemerintah. Mereka akan membantu pemerintah dalam berbagai hal. Sebelum dilantik mereka juga sudah merumuskan sejumlah rekomendasi untuk pemerintah.
Baca juga: Bupati Mojokerto Ajak Kaum Ulama Jadi Peredam di Tahun Politik
Sebagai tindak lanjut, para pengurus MUI akan beraudiensi dengan pemerintah membahas rekomendasi yang disiapkan.
"Kita sudah membuat kerangka dan segera beraudiensi dengan pemerintah, isinya seperti apa nanti kita jelaskan lebih lanjut," pungkasnya.