jatimnow.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menerangkan kunci pengelolaan logistik pada Pemilu 2024. Hal itu diungkapkan Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq dalam agenda media ganthering di Hotel Movenpick, Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Rabu (4/10/2023).
Ia menegaskan bahwa pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 oleh KPU beserta jajarannya menekan pada 6T. Yakni, Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, Tepat Waktu, Tepat Sasaran, dan Tepat Biaya.
"Tepat Jenis artinya jenis logistik yang tersedia sesuai dengan jenis barang yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Tepat Jumlah berarti logistik yang tersedia sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Lalu Tepat Kualitas, maksudnya kualitas logistik sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan," katanya.
Baca juga: Posnu dan KPU Jatim Sosialisasi Pilkada di Surabaya, Tingkatkan Partisipas Gen Z
Kemudian, Tepat Waktu berarti logistik diterima dengan tepat waktu pada H-1 hari pemungutan suara.
"Sangat mungkin penyebab adanya Pemilu lanjutan karena keterlambatan distribusi logistik, namun alhamdulillah di Jawa Timur tidak ada hal seperti ini. Kita pastikan H-1 sudah sampai TPS,” tegas Rozaq.
Selain itu, logistik juga harus dipastikan Tepat Sasaran, artinya sesuai kebutuhan dan tidak salah alamat.
Baca juga: Bantah Luluk, Khofifah Sebut Fokus Pengelolaan Sampah Ada di Kabupaten/Kota
"Akan menjadi bermasalah bila surat suara yang dikirim salah TPS. Terakhir, Tepat Biaya. Artinya logistik yang tersedia diadakan dengan anggaran yang efisien,” katanya.
Rozaq juga menyampaikan ada tiga jenis logistik pada Pemilu nanti. Yaitu, perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara.
Lebih lanjut, Rozaq mengatakan pengadaan logistik Pemilu tahun 2024 akan dibagi menjadi dua tahap.
Baca juga: Debat Pilkada Jatim: LUMAN Janji Bangun Kereta Listrik di Madura
Pertama, pengadaan logistik yang tidak berkaitan dengan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan Daftar Pasangan Calon (DPC). Seperti kotak suara, bilik suara, tinta, segel, sampul, gembok/kabel ties pengaman kota suara, alat kelengkapan TPS; PPS dan PPK, serta tanda pengenal.
"Sedangkan tahap kedua, pengadaan logistik yang berkaitan dengan penetapan DCT dan DPC. Antara lain, surat suara, alat bantu tunanetra Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan perwakilan Daerah, formulir, serta DCT dan DPC,” jelasnya.
Selain Sosialisasi Tahapan Pengadaan Logistik, pada momen media gathering kali ini, dilakukan pula Sosialisasi Peran Media dalam Kampanye Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye.