jatimnow.com - Penyaluran bantuan sosial (bansos) salah sasaran masih menjadi keluhan masyarakat. Hal ini diungkapkan warga Dusun Delik, Desa Tejotengah, Kecamatan Deket, Lamongan, pada Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, yakni Pangeran Siahaan dan Putri Jasmine ketika berkampanye di desa tersebut.
Nanik, warga setempat yang mengungkapkan sebagai warga kurang mampu, ia tidak pernah merasakan bansos, baik BLT maupun bantuan sembako.
"Di desa ini, ada bantuan sosial BLT maupun bantuan lainnya belum tepat sasaran. Yang dapat rata-rata, malah warga mampu yang punya sawah, justru yang tidak punya sawah, banyak yang nggak dapat bantuan apapun," ujarnya kepada Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfid, Pangeran dan Putri Jasmine, Senin (5/2/2024).
Baca juga: Upaya BP Taskin Atasi Kemiskinan Melalui Optimalisasi Data, Banyak Bansos Salah Sasaran
Warga lain, Miskun menceritakan, dalam praktiknya, penyaluran bansos tidak merata dan disertai praktik pemotongan atau sunat bantuan.
"Kalau Pak Ganjar jadi sembakonya diratakan. Saya buruh tani malah jarang dapat bantuan, pernah dapat sembako Rp900 ribu dipotong Rp600 ribu, dan saya cuma dapat Rp300 ribu," katanya menceritakan pengalamannya.
Baca juga: Politisi Nasdem Respons Pemkab Jember Hentikan Program Bantuan untuk Warga
Sementara itu, Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud Pangeran Siagaan menanggapi bila dalam 21 program yang dibawa Paslon nomor 3 ini terdapat 1 program yang memuat pemerataan bansos.
"Intinya program kartu kartu yang dicanangkan pemerintah saat ini itu baik, tapi dalam praktiknya mungkin kurang tepat sasaran. Nanti Ganjar-Mahfid melalui Program KTP Sakti cuma modal KTP semua terinput dalam satu data," jawabnya.
Dalam KTP Sakti, kata Pangeran, seluruh urusan mulai kesehatan hingga kesejahteraan masyarakat akan perlahan dibenahi.
Baca juga: Massa Aktivis Demo DPRD Lamongan, Soroti Bansos Makanan Lansia
Pangeran mencontohkan, bila semasa Ganjar Pranowo menjabat Gubernur Jateng banyak kebijakan yang memudahkan rakyat. Demikian juga Mahfud MD yang selama menjabat Menkopolhukam banyak kasus korupsi yang ditelusuri.
"Jadi nggak ada lagi salah sasaran, tidak ada lagi potongan, semua kemudahan akan bisa dirasakan melalui KTP sakti. Itu yang akan coba dibenahi oleh Pak Ganjar, agar tidak ada lagi bantuan yang disunat," ujarnya.