jatimnow.com - Kanwil Kemenkumham Jatim menyambut positif kunjungan Dirjen HAM Dhahana Adi, Kamis (25/4/2024). Instansi yang dipimpin Heni Yuwono itu berkomitmen untuk melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM (P5HAM).
"Kami bersama pemerintah daerah telah melaksanakan P5HAM sesuai amanah undang-undang," ujar Heni.
Selain menyusun dan mengimplementasikan rencana aksi nasional HAM, Heni menjelaskan bahwa pihaknya juga mendorong jajaranny dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis HAM.
Baca juga: Warga Bisa Request Paspor Dikirim Via Pos di Kantor Imigrasi Malang
"Yakni dengan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis HAM di Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Jatim, serta lima OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah mencanangkan P2HAM sebulan yang lalu," urai Heni.
Terkait strategi penyelesaian dugaan Pelanggaran HAM, Heni juga menjelaskan bahwa pihaknya melaksanakannya dengan berbasis masyarakat. Dengan pendekatan keadilan restoratif dan kearifan lokal.
Baca juga: Kemenkumham Jatim dan Ditjen AHU Survei Napi Asing Lapas Surabaya
"Sehingga telah terbentuk 63 Pos Pengaduan HAM di seluruh UPT di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, baik di lapas, rutan, kantor imigrasi hingga rupbasan," jelas Heni.
Untuk memotivasi pemda agar meningkatkan tanggung jawab dalam melaksanakan P5HAM, terdapat 12 Kab/kota di Jawa Timur yang memperoleh predikat 'Peduli HAM.'
"Tentunya pada tahun 2024 ini kami harapkan seluruh Kab/Kota di Jatim memperoleh predikat Peduli HAM," harap Heni.
Baca juga: Kanwil Kemenkumham Jatim Sosialisasikan Kekayaan Intelektual Komunal
Sementara itu, Dhahana menjelaskan bahwa untuk menyelenggarakan P5HAM, perlu keterlibatan seluruh stakeholder. Untuk itu, pihaknya juga menggandeng kementerian terkait seperti Kemendagri untuk mendorong pemerintah daerah dalam P5HAM.
"Ketika pemda bergerak, maka kampanye kita untuk menyemarakkan HAM bisa semakin masif dan menjadi agenda publik yang strategis," terang Dhahana.