jatimnow.com - DPRD Lamongan menggelar rapat paripurna dalam rangka persetujuan raperda pertanggungjawaban APBD 2023.
Dalam rapat paripurna ini, legislatif menyatakan menyetujui pertanggungjawaban APBD 2023 yang sebelumnya telah disampaikan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.
Raperda juga dinyatakan rampung setelah melalui beberapa tahapan, di antaranya, laporan LKPJ, penyampaian pandangan umum legislatif, jawaban bupati dan akhirnya disetujui.
Baca juga: DPRD Kota Kediri Bahas AKD, Fraksi PAN dan NasDem Mangkir
Sebelumnya, dokumen raperda APBD 2023 juga telah dibahas dan disepakati bersama antara Badan Anggaran (Banggar) legisatif dan tim anggaran Kabupaten Lamongan.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yang hadir dalam rapat, berkesempatan menerima berkas hasil pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.
Juru bicara Banggar Kabupaten Lamongan Ning Darwati menyampaikan bahwa eksekutif sangat responsif untuk segera merampungkan pertanggungjawaban APBD 2023.
Baca juga: AKD DPRD Ponorogo Periode 2024-2029 Dibentuk, Prioritas APBD 2025
“Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan yang sudah tepat waktu dalam menyampaikan Raperda tahun 2023, atau paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir,” tutur Ning Darwati saat rapat paripurna, Senin (10/6/2024).
Selain itu, legislatif meminta Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan sinkronasi secara lengkap laporan keuangan sebagaimana yang tertuang dalam buku laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
"Kedepan Pemerintah Kabupaten Lamongan harus lebih detail dalam memberikan fasilitasi beasiswa kepada siswa yang kurang sejahtera, memberikan alokasi anggaran untuk BPJS kelas tiga di RSUD Dr. Soegiri dan memperhatikan kondisi kelayakan infrastruktur dengan cara rutin pemeliharaan," pungkasnya.
Baca juga: DPRD Jatim Resmi Sahkan Perubahan APBD 2024
Dipaparkan oleh Ning Darwati dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 pendapatan terealisasi sebesar Rp. 3.209.621.138.515 atau 90,62 dari rincian pendapatan daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan daerah yang sah.
Sedangkan belanja daerah terealisasi sebesar Rp 3.161.814.099.392 atau 90,42 persen. Pada pembiayaan daerah terealisasi 100,20 persen.