jatimnow.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menargetkan penilaian tertinggi dari Ombudsman untuk 38 kabupaten/kota dan Pemprov Jatim bisa masuk dalam zona hijau kategori A, untuk opini kualitas tertinggi.
"Alhamdulillah, penilaian kualitas layanan publik di Jawa Timur sendiri tercatat mengalami kenaikan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Dari Zona Kuning menjadi Zona Hijau. Targetnya, tahun ini adalah tidak ada zona warna kuning. Untuk Zona hijaunya pun tidak hanya hijau yang sedang, harus yang tertinggi,” ungkap Adhy, Rabu (19/6/2024).
Berdasarkan penilaian Ombudsman pada tahun 2021, Pemprov Jatim masuk zona kuning kategori C dengan opini kualitas sedang.
Baca juga: Pj Gubernur Jatim: Masa Tenang Kadang Menghanyutkan, Uang Makin Banyak
Tahun 2022, masuk zona hijau Kategori B dengan opini kualitas tinggi, dan tahun 2023 masuk zona hijau Kategori A dengan opini kualitas tertinggi dengan 36 Lokus. Begitu juga untuk pelayanan publik di kabupaten/kota se-Jatim.
Terdapat 21 dari 38 kabupaten/kota atau sebesar 55% telah masuk pada zona hijau Kategori A dengan Opini kualitas tertinggi.
Sedangkan 15 Kabupaten/kota atau sebesar 40% masuk zona Hijau kategori B dengan opini kualitas Tinggi dan sisanya terdapat dua kabupaten (5%) berada pada zona kuning Kategori C dengan opini Kualitas sedang.
"Bagi wilayah yang masih berada di Zona Kuning dengan opini kualitas sedang, harapannya bisa kita dorong, baik dari Provinsi maupun Kab/Kota yang ada di sekitarnya. Sehingga seluruh wilayah Jatim bisa masuk pada Zona Hijau dengan nilai tertinggi,” tuturnya.
Baca juga: Pj Gubernur Adhy Karyono Resmikan Sekber PHDI dan Lembaga Keagamaan Hindu Jatim
Guna mencapai target tersebut, Adhy menegaskan pentingnya melakukan pelayanan publik yang baik dengan berorientasi sepenuhnya pada kepuasan masyarakat sesuai standar operasional yang semakin tinggi, ia berpesan agar pelayanan terbaik bagi masyarakat bisa menjadi prioritas di seluruh sektor layanan masyarakat di Jawa Timur.
"Yang terpenting bagi setiap bidang di setiap dinas tugasnya adalah memberikan yang terbaik yang tujuannya kepuasan masyarakat. Jika melakukan ini, maka tidak perlu takut dan terbebani dengan banyaknya penilaian baik dari Ombudsman, Menpan hingga Bappenas RI,” ucap Pj Gubernur Adhy.
"Dengan mindset itu, secara otomastis orientasi kita bukan penilaian, tetapi sebesar-besarnya adalah untuk layanan masyarakat yang sesunggunya,” imbuhnya.
Baca juga: Besaran APBD Jatim 2025, Pendidikan dan Kesehatan jadi Prioritas
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim Agus Muttaqin, mendukung arahan Pj Gubernur Jatim. Ia mengatakan bahwa kesiapan seluruh jajaran di birokrasi pemerintahan menjadi kunci akan suksesnya penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman.
"Kesiapan dari panjenengan semua jadi kunci bagi hasil penilaian. Selain itu persiapan yang matang seperti Bimtek siang hari ini bisa jadi satu upaya untuk penyempurnaan nilai saat penilaian," ungkapnya.
"Dengan begitu, harapannya target peningkatan nilai menjadi Zona Hijau biaa tercapai," pungkasnya.