jatimnow.com - Ruang Publik Sidoarjo (RPS) kembali menggelar diskusi mencari dan memilih calon pemimpin Sidoarjo 2024, Minggu (14/7/2024) malam. Kali ini 5 tokoh partai politik hadir membahas usulan masyarakat terkait poros baru. Mereka adalah Nasdem, PAN, PKS, Demokrat dan PPP. Mantan Pj Bupati Sidoarjo Drs. Hudiono juga hadir dalam acara di Kedai Bu Atiek tersebut.
Ketua DPD Partai Nasdem Ir. Hj. Nur Hendriyatiningsih mengungkapkan kesiapannya untuk menggalang kekuatan baru di dunia perpolitikan kota delta bersama parpol-parpol lain. Menurutnya berkoalisi bersama merupakan ide bagus dan bisa dilangsungkan di momen pilikada saat ini.
Baca juga: Debat Pilkada Sidoarjo: BAIK Janjikan 100 Ribu Lowongan, SAE Rangkul Semua
"Jika 5 parpol tersebut berada dalam 1 barisan, maka mereka bisa saja ikut tampil di ajang pilkada karena total memiliki 13 kursi di DPRD periode mendatang. Sesuai hasil Pileg pada Februari 2024 lalu, PAN punya 4 kursi, PKS 3 kursi, Demokrat dan Nasdem masing-masing 2 kursi plus PPP yang menuai 1 kursi," tuturnya.
Menurutnya figur yang diusung nanti dapat berasal dari koalisi parpol tersebut, maupun menunggu hasil konvensi PKB. Hal ini karena saat ini ada 3 kandidat potensial yang siap ditarungkan di pilkada mendatang, antara lain Plt Bupati Sidoarjo saat ini, Subandi, anggota DPRD Jatim Amir Aslichin dan Ketua DPRD Sidoarjo, Usman.
"Dengan adanya koalisi 5 parpol tersebut bisa menerima salah satu di antara 3 nama tersebut jika yang bersangkutan mau berkontestasi di luar PKB. Kalau memang mau kenapa tidak,” terang Hendriyatiningsih yang juga sebagai Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo.
Ketua DPD PAN Sidoarjo, Dr. Emir Firdaus, S.S.T,M mengatakan koalisi parpol yang diusulkan masyarakat itu sangat baik untuk menyeimbangkan kekuatan kekuasaan di Sidoarjo.
"Bisa saja kita berkoalisi. Namun apakah sudah pasti disetujui oleh DPP masing-masing, Itu semua urusannya pusat," imbuhnya.
Baca juga: Ainun Jariyah Penuhi Panggilan Bawaslu Sidoarjo, Dugaan Pelanggaran Kampanye
Meski begitu, menurutnya bukan tidak mungkin koalisi di pilkada itu terjadi, namun sangat bergantung pada inisiatif dan keaktifan calon dan wakil bupatinya untuk melobi DPP 5 parpol tersebut.
Menurut Emir Sidoarjo memang membutuhkan kelompok oposisi, karena kekuatan oposisi dirasa dapat mengubah kebijakan bupati. Mereka bisa membantu menyelamat uang-uang rakyat.
"Seperti rencana pembangunan RSUD Sibar yang awalnya menggunakan metode Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBPU) yang bisa kita gagalkan, mampu menghindarkan Sidoarjo dari kewajiban membayar cicilan sebesar Rp2 Miliar pada rekanan daerah yang harus dilakukan setiap bulan. Faktanya dengan kekuatan APBD sendiri kita juga bisa bangun RSUD itu," tegas Wakil Ketua DPRD Sidoarjo tersebut.
"Selain itu juga rencana pembangunan gedung kantor pemkab 8 lantai yang juga berhasil dipatahkan oleh gerakan kaum oposan di DPRD Sidoarjo periode lalu sehingga bisa menyelamatkan uang daerah senilai ratusan miliar rupiah. Jadi koalisi parlementer sangat dibutuhkan saat ini," sambungnya.
Baca juga: Warga Madura di Sidoarjo Deklarasi Dukung Mas Iin - Abah Edy
Sementara itu, mantan Pj Bupati Sidoarjo, Drs. Hudiono yang juga hadir sebagai salah satu narasumber mengatakan salah satu tugas parpol saat ini adalah mengingatkan calon dan calon wakil bupati yang diusungnya. Agar tidak terjerat masalah korupsi seperti sebelum-sebelumnya.
"Berikan peta penjelasan pada para jagonya masing-masing. Sampaikan juga bahwa kekuasaan bupati itu sangat terbatas karena adanya berbagai aturan yang mengikat sehingga tidak sampai terjerumus ke masalah hukum seperti yang terjadi sebelumnya," tuturnya.
Menurut pandangannya setiap kepala daerah haruslah pribadi yang mampu mengendalikan dirinya sendiri.
"Hal ini karena di pemerintahan mempunyai banyak rambu-rambu, sehingga jangan sampai leluasa untuk menerjang aturan yang ada," pungkas pensiunan pejabat Pemprov Jatim ini.