jatimnow.com - Ribuan mahasiswa Surabaya, buruh, hingga elemen masyarakat melakukan aksi di depan Kantor DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Jumat (23/8/2024). Aksi kali ini adalah sikap mengawal putusan Mahkamah Konstitusi dan menolak RUU Pilkada.
Aksi kali ini berujung ricuh. Massa nampak bersitegang dengan aparat yang berjaga. Massa sempat melakukan aksi lempar kepada petugas. Beberapa kali juga saling dorong.
Mereka menggeruduk Kantor DPRD Jatim sejak pukul 10.00 WIB mereka tiba, hingga siang ini 12.55 WIB, ribuan mahasiswa tersebut masih melakukan orasi di Jalan Indrapura, depan kantor DPRD Jatim.
Baca juga: Ribuan Driver Ojol Gelar Demonstrasi di Surabaya, Ini 5 Tuntutannya
"Keputusan MK itu keputusan mutlak. Hari ini DPR menciderai konstitusi negara. DPR Janc*k, Jokowi Janc*k,” teriak salah satu mahasiswa saat berorasi di depan Kantor DPRD Jatim.
Tak hanya itu, mereka juga menyanyikan lagu menyindir keadilan di era pemerintahan Jokowi.
"Potong-potong roti, keadilan sidang mati. Rakyat dibohongi. Mahasiswa turun aksi,” seruan lagu orasi mahasiswa.
Baca juga: Mahasiswa Demo dan Lantik Ulang DPRD Trenggalek dengan Air Kembang
Sementara itu, Presiden BEM Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Aulia Thaariq Akbar atau Atta mengatakan meski DPR RI sudah mengklaim membatalkan sidang pengesahan RUU Pilkada kemarin, pihaknya merasa tetap perlu menggelar aksi.
Aksi ini dilakukan untuk mengawal putusan MK No 60/PUU-XXII/2024 segera jadi pedoman dalam pembuatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
"Karena meskipun kita melihat bahwasanya wakil ketua DPR RI memastikan RUU Pilkada ini batal, cuma kalau misalkan itu belum masuk dalam PKPU atau itu belum ada rilis secara resmi, kami sepakat tetap akan turun aksi,” ucapnya.
Baca juga: Jadi Korban Kericuhan Demo Surabaya, Kasatlantas: Ini Kenangan dari Mahasiswa
Mahasiswa, buruh dan elemen masyarakat di Jatim masih belum bisa percaya pada DPR. Mereka khawatir legislator akan melakukan manuver kotor diam-diam mengesahkan RUU Pilkada tersebut.
Lebih lanjut, ia memastikan, pihaknya tak akan tinggal diam bila manuver licik DPR dan pemerintah benar-benar dilakukan.
"Kami masih belum percaya, karena biasanya pengesahan itu terjadi di tengah malam, itu yang kita khawatirkan semua. Kita pengen tetap sampai turut mengawal, karena bisa jadi banyak kemungkinan manuver-manuver politik yang akan terjadi,” pungkasnya.