jatimnow.com - Gabungan sejumlah elemen masyarakat yang mengatasnamakan warga Surabaya sadar akan makna demokrasi, deklarasi 'Coblos Kotak Kosong' di depan Gedung Kantor DPRD Surabaya Jalan Yos Sudarso Surabaya, Selasa (17/09/2024).
Deklarasi dukungan pada kotak kosong ini kian masif. Sebelumnya, deklarasi serupa juga sempat dilalukan di Halaman Kantor KPU Surabaya Jalan Adityawarman, pada Agustus lalu.
Mereka menganggap bahwa munculnya calon tunggal adalah hasil konspirasi para partai politik yang ada di Surabaya untuk menghalangi hak demokrasi dan kepentingan bersama.
Baca juga: Relawan Bumbung Kosong Siap Kalahkan Petahana di Pilkada Trenggalek
Koordinator Umum aksi Harjono menyatakan bahwa mencoblos kotak kosong sebagai wujud protes dan perlawanan terhadap para pimpinan partai yang dinilai telah gagal menyerap aspirasi rakyat dan lebih mementingkan konsolidasi dan berbagi kekuasaan daripada kesejahteraan rakyat Surabaya.
Pilwali Surabaya seharusnya menjadi ajang untuk memilih pemimpin yang benar-benar memahami dan berjuang untuk kepentingan masyarakat, bukan sekedar konsolidasi dan berbagi kekuasaan diantara para elit partai.
"Para pemimpin partai telah mengabaikan suara rakyat dan mengesampingkan kepentingan warga Surabaya, demi ambisi politik dan kepntingan pribadi dan oligarki. Kesejahteraan rakyat semakin terabaikan,” ucap Harjono, kepada wartawan.
Sementara Ketua Aliansi Relawan Surabaya Maju, Rudi Gaol juga menyampaikan, dalam paparannya mengatakan jika pihaknya telah menyiapkan juru kampanye di tingkat kampung dan para saksi untuk seluruh TPS, dengan jumlah personil sekira 5200 relawan.
Baca juga: Jokowi soal 41 Daerah Lawan Kotak Kosong: Kenyataan di Lapangan Seperti Itu
"Untuk memantau sekaligus memastikan jalannya pemilihan. Kami juga siapkan alat peraga kampanye yang siap disebar ke seluruh kota Surabaya, agar warga memahami soal apa arti kehadiran pencoblosan atau Golput dan apa yang diperoleh warga ketika mampu memenangkan kotak kosong,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Rudi juga mengungkapkan hasil kinerja pasangan Eri-Armuji yang dinilainya telah gagal merealisasikan janji-janjinya.
"Salah satunya ya soal pelepasan lahan surat ijo itu. Erji jelas-jelas telah mengingkari janjinya,” tuturnya.
Dan juga soal gaji tenaga kontrak, lanjut Rudi, yang saat dipimpin Risma bisa menerima gaji sesuai UMK, namun saat beralih ke Eri Cahyadi justru menurun drastis.
Baca juga: 5 Paslon Tunggal Lawan Kotak Kosong di Pilkada Jatim
“Ada yang menerima 3600, 4100 dan 4200 sesuai bidang pekerjaannya masing-masing. Ini wujud tidak konsisten nya pemimpin,” tegasnya.
Ditanya soal manfaat dan tujuan aksi, Rudi menerangkan jika kotak kosong menang, maka pemerintahan pusat melalui Kemendagri akan menunjuk Penjabat (PJ).
"Maka akan digelar kembali Plikada setahun kemudian, dari sinilah akan muncul calon-calon pemimpin baru yang bisa dipilih secara langsung oleh warga Surabaya,” pungkasnya.