jatimnow.com – Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Jember, A. Fathu Fikron Mustofa, menyoroti indikasi ketidaknetralan dalam pelaksanaan deklarasi kampanye damai yang diselenggarakan KPU Jember, Selasa (24/9/2024), di Kota Cinema Mall (KCM).
Fikron menyoroti dugaan pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya antara KPU dan tim pasangan calon (Paslon).
Kesepakatan tersebut mengatur bahwa setiap Paslon hanya diperbolehkan membawa 50 orang pendukung untuk hadir dalam acara tersebut. Namun, kenyataannya, salah satu paslon terlihat membawa pendukung lebih dari jumlah yang disepakati, tanpa adanya tindakan tegas dari pihak KPU.
Baca juga: Alasan Tim Gus Fawait - Djoko Tak Hadiri Deklarasi Kampanye Damai KPU Jember
“KPU seharusnya tegas menegakkan aturan yang sudah disepakati. Jika aturan yang sederhana seperti ini saja diabaikan, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa Pilkada akan berjalan dengan jujur dan adil?" tegas Fikron, Rabu (25/9/2024).
PC PMII Jember juga menilai, KPU tidak mampu menjaga netralitas dan integritasnya sebagai penyelenggara. Hal ini bisa menciptakan kecurigaan di masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.
"KPU Jember harus menjadi simbol keadilan dan kesetaraan dalam Pilkada. Ketidakmampuan mereka untuk menegakkan aturan hanya akan merusak proses demokrasi di Jember," lanjut Fikron.
Baca juga: Gus Fawait - Djoko Tak Hadir Deklarasi Kampanye Damai, KPU Jember: Tidak Wajib
Melihat kondisi ini, PC PMII Jember meminta Bawaslu untuk meningkatkan pengawasannya agar setiap tahapan Pilkada, termasuk kampanye, dapat berjalan sesuai aturan.
"Bawaslu harus berperan lebih aktif dalam mengawasi jalannya Pilkada di Jember, terutama di masa-masa krusial seperti sekarang," ujarnya.
Fikron menambahkan, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga proses demokrasi yang bersih dan adil juga sangat diperlukan.
Baca juga: Larang ASN Ikut Kampanye, BKSDM Jember Ingatkan Ancaman Pemberhentian
“Masyarakat harus diajak untuk berpartisipasi aktif, tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas. Ini sangat penting agar Pilkada dapat berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi,” pungkasnya.