jatimnow.com - Calon Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa banyak memamerkan penghargaannya dalam debat publik kedua Pilgub Jatim 2024, di Grand City, Surabaya, Minggu (3/11/2024).
"Pada posisi 5 tahun terakhir, investasi di 2023 mencapai titik tertinggi dari lima tahun masa kami menjalankan pemerintahan, dan catatannya adalah 145 T," ucap Khofifah.
Dari prestasi tersebut, Khofifah menyebut, dirinya bersama wakilnya Emil Elestianto Dardak banyak meraih pujian dari masyarakat.
Baca juga: Debat Pilgub Jatim, Emil Dardak Skakmat Lukman soal Inovasi Birokrasi
Belum lagi aneka penghargaan mulai dari skala regional, nasional hingga internasional.
"Kmi ingin menyampaikan bahwa begitu banyak penghargaan yang sudah kami terima. Karena kerja keras, kolaborasi dan sinergitas kita semua," jelas Khofifah.
Sementara Cagub Jatim dari nomor urut 1, Luluk Nur Hamida mengungkapkan, banyak-nya prestasi yang diterima Pemprov Jatim dalam 5 tahun terakhir juga diimbangi dengan banyaknya kasus korupsi di Jatim.
"Tahun 2023 Jawa Timur ternyata juga memilki kasus korupsi terbanyak di indonesia," ucap Luluk.
Baca juga: Debat Pilkada Jatim, Gus Hans Dapat Pertanyaan Jebakan: Saya Tidak Terpancing
Luluk menegaskan, realitas tersebut harua diakui secara legowo, agar warga Jawa Timur mau menghargai pemimpinnya.
Ia berkomitmen, jika terpilih menjadi gubernur di Tahun 2024 ini, akan merombak sistem birokrasi yang memecahkan masalah, bukan menjadikan masalah.
"Oleh karena ktu inilah realitas yang harus dituntaskan, kita harus bisa mengahdirkan birokrasi yang baru birokrasi yang tidak bocor-bocor," tegas Luluk.
Baca juga: Debat Pilkada Jatim, Paslon Luluk - Lukman Ungkap Fakta Mengejutkan soal Pemprov
Ditempat sama, Cagub Jatim dari nomor urut 3, Tri Rismaharini hanya fokus berbicara mengenai apa yang menjadi visi-misi nya untuk resik-resik. Hal ini nampak template dengan apa yang ia bicarakan saat debat pilgub Jatim ke-satu.
Resik-resik tersebut dapat diimplementasikan dengan pengembangan IT dan digitalisasi. Sehingga, tercipat birokrasi yang modern, sekaligus bisa mengurangi banyak tatap muka yang berpotensi menghadirkan korupsi.
"Maka kita bisa menjamin kapan akan selelsai perizinan, berapa biayanya, itu bisa langsung dipantau masyarakat," ucap Risma.