jatimnow.com - Anggota DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati selesai menggelar reses (serap aspirasi) pada masa sidang pertama. Beragam aspirasi warga ia kumpulkan di wilayah daerah pemilihan (dapil) 1 Surabaya.
Dari 12 titik reses, mayoritas usulan warga ini terkait dengan kenyamanan fasilitas kesehatan, kuota pendidikan gratis, hingga pemberdayaan UMKM yang merata.
Ajeng mengakui, kesempurnaan layanan pemerintah yang diinginkan warga memang belum merata. Seperti kelayakan fasilitas kesehatan yang sempat viral di salah satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soewandhi, Surabaya.
Baca juga: Resmikan Kampung Gangsing Surabaya, Ajeng: No Gadget No Bullying
"Saya menjawab memang anggaran sudah dikeluarkan 35 miliar setiap bulan untuk UHC, layanan diharapkan bisa lebih baik, tidak antri lama untuk dapat kamar, pada saat sakit tidak cepat-cepat diminta pulang, karena memakai BPJS," urai Ajeng, kepada jatimnow.com, Jumat (8/11/2024).
Seiring berjalannya waktu, Ajeng memastikan layanan kesehatan di Surabaya akan lebih baik, setelah proyeksi RS di Kawasan Surabaya Timur dan Selatan bisa berdiri kokoh.
Selain kesehatan, lanjut Ajeng, warga juga banyak mengeluh tentang pemberdayaan UMKM di Kota Pahlawan. Beberapa pejuang UMKM banyak yang belum mendapatkan pendampingan dalam pengembangan produk, stand untuk berjualan yang membuat mereka lambat naik kelas.
"Usaha padat karya dan pelatihan sangat dinanti oleh warga, diharapkan berjalan masif kembali, bahkan setiap RW bisa ada usaha bersama, untuk mengatisipasi penggangguran bertambah," jelas Ketua Fraksi Gerindra DPRD Surabaya itu.
Pemberdayaan UMKM ini cukup menjadi suara banyak orang di beberapa kecamatan yang ia datangi. Mereka mengeluh Sentra Wisata Kuliner (SWK) saat ini terlihat kumuh dan kurang menarik perhatian. Akibatnya, SWK makin tak diminati.
Baca juga: DPRD Surabaya Usul Wisuda Siswa Diganti Pentas Seni
"UMKM SWK harusnya di update, supaya warga asli sekitar SWK bisa memaksimalkan pemberdayaan ekonomi, melalui padat karya kelurahan," sambungnya.
Pemberdayaan ekonomi kecil menengah yang tak dirasakan mayoritas pelaku UMKM ini membuat mereka makin terpuruk. Sehingga berimbas pada pemenuhan kelayakan pendidikan anak-anaknya.
Ada yang sampai tak bisa menebus ijazah, telat bayar, hingga tak mampu membayar SPP sekolah swasta, akibat zonasi. Mereka rata-rata berstatus warga miskin (gamis). Kata Ajeng, mereka meminta DPRD bisa mengusulkan penambahan kuota di program Beasiswa Tangguh.
"Untuk meningkatkan pendidikan warga meminta supaya pemkot membantu biaya pendaftaran SMP Swasta untuk anak-anak yang pra-gamis ataupun menengah akibat tidak diterima SMP Negeri," katanya.
Baca juga: Legislator Gerindra Ajeng Wira Wati Sosialisasikan UU TPKS di Surabaya
"Hal ini senada dengan beasiswa SMA/SMK Sederajat yang dibantu SPP oleh pemkot, warga meminta pemkot membantu pendidikan SMP di luar negeri, (sebagai) wujud menseleraskan negeri dan swasta," sambung Ajeng.
Dari situ, warga mengusulkan supaga permasalahan zonasi setiap tahun ini bisa teratasi, pemkot dapat membangun lagi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kawasan Surabaya pusat.
"Harapannya bisa dipercepat dikarenakan sangat dibutuhkan oleh warga, karena Kecamatan Gubeng hanya punya 1 SMPN," pungkasnya.