jatimnow.com - Komisi I DPRD Bangkalan memanggil Dinas Perhubungan usai munculnya kebijakan pemberhentian parkir berlangganan yang diterapkan beberapa waktu yang lalu.
Sekretaris Komisi I DPRD Bangkalan Nur Hakim mengaku menyesalkan adanya kebijakan tersebut. Menurutnya, semua kebijakan seharusnya dikoordinasikan terlebih dahulu sebelum diterapkan.
"Sebelum menerapkan kebijakan baru, seharusnya ada kajian atau uji petik dengan kota lain," ujarnya, Selasa (24/12/2024).
Baca juga: DPRD Bangkalan Kritisi Penerapan Kembali Parkir Sistem Karcis
Hakim juga mengatakan kebijakan parkir berlangganan yang sebelumnya diterapkan telah melalui kajian yang matang. Ia menyayangkan adanya pemberhentian kebijakan tanpa kajian ulang.
Baca juga: Pj Bupati Bangkalan Kembali Terapkan Parkir Sistem Karcis, Ini Penyebabnya
Pihaknya juga meminta agar Dishub Bangkalan melaksanakan sejumlah kebijakan dengan maksimal, di antaranya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari parkir konvensional dan meningkatkan pelayanan parkir untuk masyarakat.
"Adanya parkir liar juga harus dirangkul agar pendapatan di sana juga bisa masuk ke PAD," imbuhnya.
Baca juga: Dishub Ponorogo Dapat Retribusi Parkir Segini Selama Grebeg Suro
Ia juga meminta Dishub memaksimalkan kinerjanya untuk melakukan pemantauan lebih intensif agar pendapatan dari sektor parkir untuk daerah bisa berjalan maksimal.
"Dan negara tidak boleh kalah dengan pihak-pihak tak bertanggung jawab yang mengganggu sistem parkir agar kebijakan ini bisa berjalan dengan lebih terarah dan meningkatkan pendapatan daerah," pungkasnya.