jatimnow.com - Pemberhentian parkir berlangganan yang telah berlangsung beberapa minggu terakhir mulai dikeluhkan sejumlah juru parkir. Hal itu membuat anggota DPRD Bangkalan berencana untuk merekomendasikan penerapan parkir berlangganan kembali.
Ketua Komisi I DPRD Bangkalan, Fadhur Rosi, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah mendengar masukan dari para jukir yang selama ini merasa terbebani dengan sistem parkir konvensional.
Apalagi, sejak parkir berlangganan tak diberlakukan, fasilitas BPJS Kesehatan yang sebelumnya ditanggung melalui program parkir berlangganan juga turut hilang.
Baca juga: Banyuwangi Ethno Carnival Digelar Besok, Ini Lokasi Parkir dan Jalur Alternatif
“Ketika parkir berlangganan ini diterapkan, jukir ini dilindungi oleh BPJS, namun setelah tidak diterapkan perlindungan itu juga dicabut. Maka mereka menginginkan agar sistem ini diaktifkan kembali, kami akan evaluasi,” ujarnya, Kamis (13/2/2025).
Ia juga mengatakan, jika hal itu kembali diterapkan, maka pengelolaan sistem parkir akan dievaluasi setiap tahun. Selain itu, petugas parkir wajib memiliki SK (Surat Keputusan) yang valid dan sesuai dengan nama yang bertugas di lapangan.
Baca juga: Dishub Ponorogo Dapat Retribusi Parkir Segini Selama Grebeg Suro
"SK ini berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang jika hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang baik," imbuhnya.
Fadhur Rosi menambahkan, parkir berlangganan merupakan solusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meminimalkan kebocoran anggaran.
Baca juga: Target PAD Surabaya Parkir TJU Jauh dari Target, DPRD Pertanyakan Kerja Dishub
Ia juga mengingatkan, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur sistem parkir berlangganan masih berlaku dan harus dioptimalkan.
“Daerah-daerah maju sudah menerapkan parkir berlangganan. Ini tidak hanya menguntungkan pemerintah, tetapi juga masyarakat. Jika diterapkan kembali dengan manajemen yang baik, sistem ini bisa memberikan dampak positif bagi Bangkalan,” pungkasnya.