jatimnow.com - Program Sekolah Rakyat yang dicetuskan Presiden Prabowo mendapat respons positif dari para anggota DPRD Jatim. Pada intinya para wakil rakyat, terutama dari Komisi E, ini memberi dukungan. Namun tetap juga memberi masukan agar program tersebut bisa direalisasikan dengan baik.
Bahkan di Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indarparawansa juga telah meminta agar didirikan 40 Sekolah Rakyat.
Anggota Komisi E, Rasiyo, menyatakan pendirian sekolah ini sangat bermanfaat dalam upaya pengentasan kemiskinan di provinsi tersebut.
Baca juga: Jajanan Berlabel Halal Megandung Unsur Babi Bikin DPRD Jatim Geram
"Tentunya ini sangat bermanfaat, terutama sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan di Jawa Timur,” kata Rasiyo, beberapa waktu lalu.
Sekolah Rakyat ini, lanjutnya, akan dilengkapi dengan fasilitas pendidikan lengkap, termasuk mess atau penginapan bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah.
Sekolah ini dirancang khusus untuk masyarakat kurang mampu, dengan penerimaan siswa berdasarkan data dari Dinas Sosial Jawa Timur.
"Semua fasilitas akan diberikan secara gratis, termasuk biaya pendidikan, bagi mereka yang berhak sesuai dengan kategori yang ditentukan," tambah Rasiyo, yang juga mantan Kadiknas Jawa Timur.
Baca juga: F-PDIP DPRD Jatim Support Anggaran Tingkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak
Anggota Komisi E lainnya, Puguh Wiji Pamungkas, memberika masukan pentingnya tata kelola yang jelas agar program ini tidak tumpang tindih dengan sekolah-sekolah yang sudah ada.
"Secara konsep, program ini bagus untuk masyarakat Jawa Timur, terutama dengan angka kemiskinan yang mencapai 3,9 juta jiwa. Tetapi yang perlu dicermati adalah bagaimana tata laksana dan tata kelola Sekolah Rakyat ini nantinya, supaya tidak berbenturan dengan sekolah-sekolah yang sudah berjalan dan menerima berbagai program dari pemerintah," ujar Puguh.
Ia juga menyoroti aspek implementasi program ini, terutama terkait beban operasional dan alokasi anggaran.
Baca juga: Kisah Wiwin Isnawati, dari Penjual Beras ke Kursi Legislatif DPRD Jatim
"Perlu diperjelas, beban pelaksanaan Sekolah Rakyat ini ada di siapa? Apakah leading sektornya tetap di Kementerian Sosial atau ada peran dari APBD? Jangan sampai ada irisan yang tidak jelas dengan SD, SMP, atau SMA yang sudah ada," jelasnya.
Cahyo Harjo Prakoso, anggota Komisi E dari Fraksi Gerindra menegaskan, program Sekolah Rakyat perlu dibahas secara teknis detailnya agar dapat terlaksana dengan baik di bawah.
"Setahu kami, sekolah rakyat kurikulum harus menyesuaikan kebutuhan daerah. Dalam artian sekolah ini akan mencetak generasi muda yang cocok dengan kebutuhan perkembangan industri atau kebutuhan ekonomi wilayah masing-masing,” terang Cahyo. (ADV)