jatimnow.com - Ribuan pegawai Non-ASN hingga saat ini masih belum mendapatkan gaji selama dua bulan sejak Januari 2025. Bupati Jember Muhammad Fawait menyebut kini tinggal menunggu rekomendasi.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Jember telah membentuk Satgas Percepatan Penyelesaian Non-ASN Jember, untuk memberikan input kepada Pansus Non ASN DPRD Jember.
Bahkan terlihat dalam press conference, nampak Ketua Satgas Percepatan Penyelesaian Non-ASN Pemkab Jember, Ratno Cahyo Sembodo memberikan berkas rekomendasi kepada Ketua Pansus Non-ASN DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo.
Baca juga: Ratusan Tenaga Honorer di Trenggalek Pertanyakan Kejelasan Seleksi PPPK
"Hari ini sudah selesai rekomendasi satgas percepatan penyelesaian pegawai Non-ASN. Rekomendasinya, kami serahkan langsung dari Ketua Satgas ke Ketua Pansus DPRD Jember," kata Gus Fawait, Senin (17/3/2025) malam.
Baca juga: Efesiensi Anggaran, Nasib 5 Ribu Honorer di Tulungagung jadi Pertanyaan
Menurut Bupati Jember, Satgas ini sifatnya memberikan input kepada Pansus DPRD, sebagai upaya eksekutif menghormati hak dan kewajiban dari Pansus DPRD Jember.
"Kami harap, Pansus DPRD Jember segera mengeluarkan rekomendasi, sehingga kami bisa segera mungkin untuk membayarkan, merealisasikan atau menyalurkan gaji atau honor dari pegawai Non-ASN, yang sudah diharap-harapkan oleh banyak pegawai Non-ASN semuanya," katanya.
Baca juga: Tenaga Pendidik dan Kesehatan di Jember Harus Ditambah, Bukan Malah Dirumahkan
"Semoga bisa secepatnya, pansus bisa memberikan rekomendasi, sehingga bisa segera kami cairkan, honor atau gaji pegawai Non-ASN," harap Fawait.
Tidak hanya persoalan gaji Non-ASN Jember, terkait status Non-ASN yang lulus PPPK 2024 tahap pertama juga menunggu rekomendasi Pansus, hingga status Non-ASN lain yang belum lolos PPPK.