jatimnow.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan para Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemprov agar segera memaksimalkan realisasi setiap program kerja yang berkaitan dengan kesejahteraan dan pencerdasan masyarakat.
Hal ini disampaikan Gubernur Khofifah saat memimpin Rapat Pleno bersama seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (22/5/2025) malam.
"Saya mohon perspektif kita dalam membuat program-program di semua sektor, semua bisa berdampak, terutama berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan di desa," ujar Khofifah.
Baca juga: Gubernur Khofifah Lantik Bupati Magetan, 3 Program Prioritas Menanti
"Kita bukan bekerja demi IKU (Indikator Kinerja Umum). Saya tegaskan kita itu bekerja untuk memakmurkan dan mencerdaskan masyarakat serta pemerataan kesejahteraannya. Dan yang menjadi ukurannya antara lain indeks gini ratio dan indeks Theil. Pastikan pemerataan kesejahteraan bisa kita maksimalkan," tegasnya, menambahkan.
Dalam menuntaskan kemiskinan di desa, Khofifah menekankan, perlu sinergi dan kolaborasi seluruh OPD. Bantuan akses permodalan KURsus petani tebu, katanya, merupakan salah satu contoh sinergi dalam mensejahterakan masyarakat desa. Maka Kadisbun harus bangun sinergi agar petani tebu dapat mengakses.
Setidaknya banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Mulai dari Kementerian Koordinator Perekonomian, PT SGN, dan perbankan termasuk Bank Jatim. Serta Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan Jawa Timur.
Tak hanya itu, pertanian dan desa wisata yang dikembangkan Pemprov Jatim menurutnya tak akan bisa diakses oleh masyarakat jika jalan di desa masih rusak. Sehingga perlu sinergi bersama dalam mengatasi persoalan tersebut. Disini PU Bina Marga harus sinergi.
Hal serupa juga berlaku pada penanganan stunting. Menurutnya Dinas Kesehatan baik kota/kabupaten, harus bersama berkoordinasi dengan PKK dan posyandu dalam mengatasi persoalan tersebut. Alhamdulillah capaian penurunan stunting kita sudah bagus dan harus kita genjot turun lebih signifikan lagi.
"Kalau sinergi antara seluruh dinas, seluruh biro, seluruh UPT itu menyatu, saya kira ikhtiar kita dalam menyejahterakan masyarakat desa akan tercapai. Sehingga tidak ada lagi disparitas antara kota dan desa," katanya.
Khofifah juga mengajak seluruh Perangkat Daerah untuk menyelaraskan program yang ada dengan program strategis dari pemerintah pusat. Khususnya program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi desa.
Baca juga: Belajar Keuangan dari Bank Jatim
Menurutnya program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR) dan Koperasi desa Merah Putih dapat dipercepat implemantasi dan targetnya.
Sejauh ini pembentukan Kopdes Merah Putih di Jatim hingga 21 Mei 2025 telah mencapai 5.597 dari target 8.501. Jumlah ini tersebar di 5.285 desa dan 312 kelurahan.
Khusus untuk MBG, Pemprov Jatim saat ini tengah mengupayakan pembangunan Satuan Pelayanan Pusat Gizi (SPPG) yang menjadi pusat control pengawasan dan pelaksanaan program tersebut.
Saat ini telah ada sekitar 79 lokasi SPPG yang telah tersedia dan tersebar di 38 kota/kab. Dari jumlah tersebut, telah berhasil melayani MBG untuk 240.277 siswa.
Sementara untuk SR, terdapat 12 Lokasi SR tahap 1 yang telah dibangun di Jatim. Pemprov Jatim juga mengusulkan 3 Lokasi Sekolah Rakyat yang disetujui masuk Sekolah Rakyat Tahap 1 yaitu UPT PPSPA Batu, Balai Diklat BPSDM Kawi Malang dan SMK Maritim Lamongan
Baca juga: Khofifah Sambangi Pengungsian Longsor Trenggalek, Janji Bangun Rumah untuk Korban
"Saya minta kepada seluruh kepala Perangkat Daerah untuk percepat pelaksanaan program strategis nasional yang berdampak langsung ke rakyat," katanya
"Koperasi Merah Putih wujud nyata untuk memajukan desa, sementara MBG relevan atasi stunting dan gizi buruk anak-anak desa, dan Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi pendidikan inklusif bagi masyarakat," tambahnya
Pada kesempatan tersebut, juga dibahas terkait realisasi anggaran APBD 2025. Hingga 21 Mei 2025, realisasi pendapatan mencapai 35,05 persen atau sekitar Rp9,9 triliun. Jumlah ini terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp6,349 triliun (37,86%), pendapatan transfer Rp3,547 triliun (30,58%) dan pendapatan sah lainnya sebesar Rp5,256 triliun (18,81%).
Sementara dari sisi belanja, realisasi berada di angka 22,86 persen atau sekitar Rp6,87 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari belanja operasi Rp5,22 triliun (23,49%), belanja modal Rp90 miliar (3,6%), belanja tidak terduga Rp27,6 miliar (8,04%), dan belanja transfer Rp1,51 triliun (30,84%).