jatimnow.com - Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni menyoroti pentingnya pendidikan sebagai strategi jangka panjang dalam memutus mata rantai kemiskinan. Sebab, bagi dia pemutusan mata rantai kemiskinan ini tidak melulu tentang pemberian bantuan saja.
"Orang bijak mengatakan, memutus rantai kemiskinan itu tidak cukup dengan bansos. Kuncinya pendidikan. Kalau sektor pendidikan disentuh serius, efeknya akan panjang," ujar Fathoni.
Apalagi, legislator dari Fraksi Golkar itu menambahkan, pemerintah pusat saat ini punya program sekolah rakyat. Program ini menurut dia memiliki tujuan filosofis untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui sektor pendidikan. Harapannya, sekolah rakyat ini bisa diangkat juga oleh pemerintah kota sebagai peluang untuk bersama-sama memutus rantai kemiskinan di Surabaya.
Baca juga: DPRD Dorong Program Sertifikat Massal Lewat Kelurahan
"Artinya program pemerintah pusat ini harus kita fasilitasi dengan baik melalui sektor pendidikan. Kemudian pemerintah kota juga melakukan intervensi agar penanganan kemiskinan ini tidak melulu soal memberikan bantuan tetapi juga membuka peluang lapangan kerja baru dengan situasi global yang masih belum menentu ini," tuturnya.
Baca juga: Pengurusan Sertifikat di Surabaya Sulit, DPRD Ingin Ada Program Kolaboratif
Ia mencontohkan situasi saat pandemi COVID-19. Saat ekonomi runtuh, masyarakat yang bisa cepat beradaptasi dan melek digital akhirnya survive lewat ekonomi kreatif. Menurutnya, momentum tersebut harus diulang di masa ketidakpastian global hari ini.
"Program pemerintah pusat ini juga harus menjadi rujukan dalam pengentasan kemiskinan. Sehingga ketika nanti DPRD sudah membentuk pansus, paling tidak baik DPRD maupun eksekutif punya pandangan yang sama terkait situasi geopolitik global, pergantian presiden, itu menjadi faktor referensi utama dalam penyusunan RPJMD," ujarnya.
Baca juga: Pesan Adi Sutarwijono Moment Halal Bihalal DPRD Surabaya
Lebih jauh, dia menekankan bahwa RPJMD mendatang harus menjawab kebutuhan zaman, bukan sekadar menunaikan janji kampanye.
"Situasi hari ini harus jadi referensi utama. Tapi bukan berarti visi-misi kepala daerah diubah. Justru harus diterjemahkan dengan cara yang realistis dan bisa diimplementasikan dengan baik," pungkasnya.