jatimnow.com - Pelarangan penggunaan sound Horeg di Jawa Timur memicu kekhawatiran akan dampak sosial ekonomi yang signifikan.
Ribuan pekerja di sektor jasa persewaan sound system terancam kehilangan mata pencaharian, menambah angka pengangguran dan memicu pertanyaan atas implementasi fatwa MUI Jatim.
David Steven, pemilik Blizzard Audio, mengaku prihatin. Ia bilang, di Kabupaten Malang saja, ada sekitar 1200 pelaku usaha persewaan sound system, masing-masing mempekerjakan minimal 10 orang.
Baca juga: Ikuti Aturan, Peserta Karnaval Sound Horeg di Tulungagung Copot Sebagian Audio
"Jika dihitung keluarga mereka, ratusan ribu orang terdampak," ujarnya Minggu (27/7).
Ia menambahkan, meskipun imbauan pelarangan dari Polda Jatim, pesanan sound system di Kabupaten Malang masih penuh hingga November.
Namun, empat pembatalan pesanan telah terjadi pasca fatwa MUI, membuatnya khawatir akan nasib karyawannya.
Ketua Paguyuban Sound Malang Bersatu menyatakan kesiapannya untuk dibina, mengingat kegiatan mereka selama ini relatif kondusif dan beroperasi di jalan kampung, bukan jalan utama.
Baca juga: Pemprov Jatim Gelar Rapat Khusus Bahas Panduan Sound Horeg
Mereka mempertanyakan mengapa imbauan pelarangan muncul setelah fatwa MUI Jatim, padahal masyarakat setempat tidak mempermasalahkan keberadaan sound horeg.
Pandangan berbeda datang dari Gus Kholil, pengasuh Pondok Pesantren Al Amiroh, Bangil, Pasuruan. Ia menilai fatwa haram sound system Horeg perlu kejelasan definisi.
"Seperti pencurian, ada ukuran jumlah tertentu. Fatwa ini harusnya lebih spesifik," tuturnya menanggapi maraknya berita sound horeg
Baca juga: Ini Peraturan Penggunaan Sound System di Tulungagung
Ia juga menegaskan bahwa fatwa tersebut lebih sebagai panduan moral dan etika, bukan aturan mengikat seluruh umat Islam. Untuk itu dia menghimbau agar pelaku usaha dan masyarakat tidak perlu resah berlebihan.
Perdebatan ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan dampak sosial ekonomi dari kebijakan yang dikeluarkan. Ribuan keluarga bergantung pada sektor ini.
Apakah solusi pelarangan sound horeg ini sebanding dengan dampaknya terhadap perekonomian rakyat kecil? Perlu kajian lebih mendalam dan dialog terbuka untuk menemukan solusi yang lebih bijak dan berkelanjutan.