jatimnow.com - Indonesia mungkin satu-satunya bangsa yang paling rajin mengunyah diskursus kebudayaan, namun paling malas menjadikannya mesin penggerak negara. Di atas panggung, setiap rezim fasih berpidato soal jati diri bangsa.
Kongres-kongres digelar, budayawan mengutip nilai luhur dengan elok, namun di luar ruang seminar, negara berjalan tanpa kompas kebudayaan yang jelas. Kebudayaan dipuja dalam wacana, tapi dikhianati dalam kebijakan.
Ini bukan sekadar kegagalan seniman atau intelektual. Ini adalah kegagalan kolektif para elite politik, birokrasi, dan ekonomi yang enggan menempatkan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan. Elite kita nyaman memimpin negara yang tumbuh secara angka, namun keropos secara karakter.
Baca juga: Cak Ning Surabaya 2025, Saatnya Pemuda Berkontribusi
Retorika Tanpa Rencana
Sejak fajar kemerdekaan, kita tak pernah defisit gagasan. Ki Hadjar Dewantara bicara manusia merdeka, Sutan Takdir Alisjahbana berdebat soal modernitas, hingga Gus Dur yang menempatkan kebudayaan sebagai nafas pluralisme. Masalahnya, tumpukan rekomendasi kongres itu selalu berakhir menjadi dokumen mati.
Negara hanya menyerap kebudayaan sebagai nasihat moral yang sopan, bukan sebagai cetak biru (blueprint) kebijakan. Elite merasa cukup dengan simbolisme tanpa mau membayar ongkos perubahan perilaku. Kebudayaan hanya dianggap aksesori, bukan arsitektur institusi.
Cermin dari China dan Jepang
Ironi Indonesia makin terlihat saat kita menoleh ke China atau Jepang. China, pasca-prahara Revolusi Kebudayaan, belajar satu hal fundamental: kebudayaan adalah instrumen kekuasaan.
Konfusianisme dihidupkan kembali sebagai etika kerja, dan nasionalisme dijadikan perekat sosial yang dipaksakan lewat birokrasi. Di sana, kebudayaan tidak diminta menjadi indah; ia dipaksa menjadi fungsional.
Jepang jauh lebih sistematis. Mereka mengintegrasikan Bushido disiplin, kehormatan, dan loyalitas, ke dalam nadi industri. Meski luluh lantak oleh bom atom, Jepang tidak runtuh secara budaya.
Mereka mengonversi rasa malu kolektif menjadi etos kerja global. Kebudayaan bekerja karena ia dilembagakan, bukan sekadar dirayakan.
Sebaliknya, Indonesia justru gagap. Elite kita khawatir institusionalisasi budaya akan mengancam kebebasan. Padahal, tanpa kebudayaan yang dilembagakan, kebebasan kita justru merosot menjadi kekacauan perilaku.
Elite yang Enggan Disiplin
Akar kegagalan ini adalah mentalitas elite yang tidak mau diikat nilai. Kebudayaan selalu ditunjuk ke bawah: murid disuruh berkarakter, rakyat diminta beretika, namun pejabat jarang menyentuh substansi tersebut. Integritas akhirnya hanya menjadi jargon kampanye dan disiplin waktu sekadar anjuran kosong.
Saat keteladanan retak di tingkat penguasa, kebudayaan kehilangan wibawanya. Di sisi lain, birokrasi kita terfragmentasi.
Baca juga: Pemenang Puteri Indonesia 2025 Firsta Yufi Ternyata Jebeng Banyuwangi 2019
Kebudayaan dikurung di satu kementerian kecil, terpisah dari pendidikan dan ekonomi. Tidak ada arsitek nilai nasional. Negara berjalan sebagai kumpulan sektor yang saling asing, bukan sebagai sebuah proyek peradaban.
Budayawan dan Jebakan Moral
Kegagalan ini juga diperparah oleh sikap sebagian budayawan yang memilih zona nyaman sebagai pengkritik moral.
Ada kecurigaan berlebih terhadap kekuasaan, sehingga upaya pelembagaan nilai dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kebebasan. Kebudayaan akhirnya berhenti pada wacana kritis, enggan menyentuh desain perubahan sistemik.
Kita tidak butuh revolusi kebudayaan berdarah ala China. Namun, menolak kekerasan bukan berarti membiarkan kemandekan.
Masalah utama Indonesia bukan kurang radikal, melainkan kurang serius. Elite menginginkan perubahan tanpa konflik dan nilai tanpa disiplin. Ini adalah ilusi yang mahal.
Ujian Kementerian Baru
Baca juga: Ajang Puteri Indonesia 2025 Dimenangkan oleh Firsta Yufi Amarta Putri asal Jatim
Pembentukan Kementerian Kebudayaan harus menjadi titik balik, bukan sekadar kosmetik kelembagaan. Jika kementerian ini hanya berakhir sebagai pengelola festival seni dan proyek warisan budaya, maka negara kembali lari dari persoalan inti: bagaimana membentuk manusia Indonesia yang produktif dan patuh hukum?
Kementerian ini harus punya mandat lintas sektor. Ia harus masuk ke kurikulum pendidikan dan reformasi birokrasi. Namun, pertanyaannya kembali ke para elite: beranikah mereka mengikat diri pada nilai yang sama dengan rakyat?
Penutup
Bangsa besar tidak tegak hanya karena kebanggaan masa lalu. Ia tumbuh dari disiplin kolektif yang dikawal oleh sistem. China memaksa, Jepang membiasakan, dan Indonesia hanya terus berdiskusi.
Selama elite lebih nyaman berpidato ketimbang membangun sistem nilai, kebudayaan akan tetap menjadi hiasan di pinggiran kebijakan.
Kegagalan kita bukan karena rakyat tidak berbudaya, tapi karena elite tidak mau diatur oleh kebudayaan. Sejarah tidak pernah memberi tempat bagi bangsa yang menunda keberanian untuk berbenah.
Oleh: Deasy Arista Sari
Masyarakat Adat Nusantara (MATRA)