jatimnow.com - Kontradiksi kebijakan pemerintah pusat memicu gelombang protes mahasiswa di Jawa Timur. Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jatim mengkritik keras langkah pemerintah yang menggelontorkan dana Rp17 triliun untuk Board of Peace (BoP), sementara kemiskinan di dalam negeri masih memakan korban jiwa.
Sentilan tajam ini mewarnai aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Rabu (11/2/2026). Massa membawa spanduk bertuliskan nada satir. "Sok-sokan nyumbang 17 triliun ke BoP, tapi rakyatnya ada yang nggak mampu beli alat tulis buat sekolah sampai bundir!".
Kalimat tersebut merujuk pada ironi bantuan internasional yang kontras dengan potret kelam pendidikan dan kesejahteraan warga di pelosok negeri. Mahasiswa menilai pemerintah sedang mengejar citra global namun menutup mata pada perut rakyat yang lapar.
Baca juga: Gen Z Ogah Jadi Bos, Perusahaan Terancam Krisis Kepemimpinan
Koordinator Lapangan BEM Unair, M. Rizqi Virawan, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan akumulasi kegelisahan Generasi Z terhadap arah bangsa.
Menurutnya, prioritas anggaran seharusnya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat yang sedang terhimpit secara ekonomi.
"Negara tidak sedang baik-baik saja. Kami menuntut percepatan aktivasi kembali 11 juta peserta BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan. Hak sehat rakyat tidak boleh dikorbankan demi agenda lain," tegas Rizqi di sela aksi.
Selain soal anggaran global, massa juga menyoroti ancaman terhadap demokrasi lokal. Aliansi BEM SI Jatim menolak keras wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Mereka menganggap langkah tersebut sebagai upaya perampasan kedaulatan rakyat oleh elite politik.
Baca juga: Lawan Isolasi Sosial Digital, Pelajar NU Jabon Kembalikan Gen-Z ke Ruang Nyata
"Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, bukan pilihan anggota dewan. Jika kepala daerah dipilih DPRD, kontrol publik akan hilang dan kekuasaan hanya berputar di lingkaran yang sama," tambah Rizqi.
Ketimpangan kebijakan ketenagakerjaan turut masuk dalam tuntutan. Mahasiswa mempertanyakan logika pemerintah yang berencana mengangkat pegawai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi ASN/P3K, namun membiarkan nasib guru honorer tetap terkatung-katung tanpa kepastian.
Senada dengan Rizqi, Muhammad Satria dari FISIP Unair menyayangkan sikap dingin para wakil rakyat. Hingga sore hari, tidak ada satu pun anggota DPRD Jatim yang keluar menemui massa.
"Kami datang untuk berdialog, bukan membuat kerusuhan. Kehadiran mahasiswa dari Surabaya, Malang, Lamongan, hingga Madura ini membuktikan bahwa keresahan ini nyata dan meluas," ujar Satria.
Baca juga: Gen Z Jatim Desak DPRD Susun Perda Plastik Sekali Pakai
Meski cuaca menyengat dan barikade polisi berjaga ketat, massa menegaskan akan terus mengawal isu ini.
Bagi mereka, membiarkan anggaran triliunan rupiah terbang ke luar negeri saat warga lokal mengakhiri hidup karena himpitan sekolah adalah cacat logika yang harus dilawan.