jatimnow.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bergerak cepat menyusun strategi pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 2026. Salah satu langkah utama yang disiapkan adalah skema intervensi pangan terpadu untuk meredam potensi gejolak harga.
Fokus kebijakan ini diarahkan pada upaya menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga komoditas pokok di pasar. Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Jember, Akhmad Helmi Luqman, menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai sektor terkait guna memetakan langkah konkret pengendalian inflasi.
Sejumlah komoditas tercatat mulai menunjukkan tren kenaikan harga, di antaranya cabai rawit merah, daging ayam ras, telur ayam, serta kedelai impor.
Baca juga: Dishub Jember Buka Pendaftaran Mudik Gratis 2026, Simak Cara Daftarnya
“Kami telah memetakan langkah-langkah konkret untuk meredam gejolak harga selama Ramadhan hingga menjelang Lebaran. Instruksi dari pemerintah pusat sangat jelas, yakni memperkuat pemantauan di lapangan serta memastikan distribusi berjalan lancar tanpa hambatan,” ujar Helmi, Selasa (14/2/2026).
Untuk menekan inflasi, Pemkab Jember akan menerapkan intervensi pada tiga level sekaligus, yakni produsen, grosir, dan konsumen.
Pada level produsen, pemerintah menyalurkan bantuan stimulan kepada petani serta memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Pemkab Jember juga menjajaki kolaborasi dengan daerah sentra produksi di Jawa Tengah dan Jawa Barat melalui dukungan Bank Indonesia guna menjamin ketersediaan pasokan cabai merah.
Baca juga: Petugas Gabungan di Jember Tertibkan Parkir Sembarangan, Denda Maksimal Rp500 Ribu
Sementara pada level grosir, Tim Gabungan Satgas Pangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan mengintensifkan inspeksi mendadak ke gudang-gudang distributor. Langkah ini dilakukan untuk mencegah praktik penimbunan yang berpotensi memicu kelangkaan dan lonjakan harga.
Adapun pada level konsumen, Pemkab Jember memperluas jangkauan Operasi Pasar (OP) dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Selain itu, pemasangan banner Harga Eceran Tertinggi (HET) di pasar rakyat akan diperbanyak guna memberikan informasi harga yang transparan kepada masyarakat.
Di luar sektor pangan, Pemkab Jember juga menaruh perhatian pada penguatan UMKM melalui fasilitasi sertifikasi halal serta percepatan program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Baca juga: Mendikdasmen Resmikan 124 Sekolah di Jember, Bupati: Bentuk Perhatian Pemerintah Pusat
“Sesuai arahan Kementerian PKP, kami tengah mengevaluasi kebijakan pembebasan BPHTB 0 rupiah bagi MBR serta mendorong desa mengalokasikan anggaran renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),” tambah Helmi.
Dalam pelaksanaannya, Pemkab Jember juga diminta untuk mendokumentasikan dan melaporkan perkembangan harga harian secara berkala. Sinergi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember serta Bulog terus diperkuat, khususnya dalam penyaluran beras SPHP di pasar tradisional dan ritel modern.
“Harapan kami, melalui kerja kolaboratif ini, masyarakat Jember dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan tenang tanpa terbebani lonjakan harga pangan,” pungkasnya.