jatimnow.com - Yenny Wahid mengingatkan agar Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) tidak berubah menjadi arena perebutan kekuasaan yang justru melahirkan faksi baru. Menurut dia, forum tertinggi NU harus menjadi momentum rekonsiliasi dan mengakhiri ketegangan internal organisasi.
Putri Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu menyampaikan pesan tersebut saat ditemui di Jombang, Selasa (18/8/2026).
Yenny mengatakan, siapa pun yang nantinya terpilih memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memiliki tanggung jawab besar untuk merangkul kelompok-kelompok yang selama ini terlibat dalam gesekan.
Baca juga: Tiga Rumah Singgah Gratis Disiapkan untuk Tamu Muktamar NU di Jombang
“Siapa pun yang akan memenangkan, akan terpilih, maka kewajiban utamanya adalah menyatukan seluruh faksi yang sekarang terlibat dalam pertikaian,” kata Yenny.
Ia menilai konsolidasi dan rekonsiliasi harus menjadi agenda utama kepengurusan NU mendatang. Langkah itu diperlukan untuk memulihkan soliditas organisasi, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Menurut Yenny, penyelesaian konflik internal tidak boleh berpijak pada kepentingan satu kelompok. NU, kata dia, perlu kembali menjadikan nilai-nilai yang diwariskan para pendiri atau muassis sebagai landasan dalam menjalankan organisasi.
Baca juga: Gus Lilur Minta Prabowo Pastikan Tak Ada Intervensi di Muktamar NU
Salah satu pijakan yang perlu dihidupkan kembali adalah semangat Khittah NU serta Qanun Asasi sebagai prinsip dasar organisasi.
“Mengembalikan NU kembali ke khitahnya, ya. Lalu menjadikan Qanun Asasi sebagai prinsip dasar menjalankan Nahdlatul Ulama ke depannya nanti,” ujar Yenny, dikutip Rabu (19/8/2026).
Qanun Asasi merupakan naskah dasar yang dirumuskan Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari pada 1926. Dokumen tersebut menjadi salah satu fondasi perjuangan NU dalam bidang keagamaan, sosial, dan kebangsaan.
Baca juga: Kampung Literasi Gang Aufa Ramaikan Muktamar ke-35 NU di Jombang
Karena itu, Yenny berharap Muktamar ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, tidak berhenti pada penetapan ketua umum dan susunan kepengurusan baru.
Ia mendorong Muktamar NU menghasilkan tata kelola organisasi yang lebih sehat, solid, dan mampu menaungi seluruh kelompok di dalam NU.
“Jangan sampai muktamar hanya menghasilkan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang lebih penting adalah bagaimana setelah muktamar seluruh warga NU bisa kembali berjalan bersama,” pungkasnya.