jatimnow.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang memimpikan mega proyek trem Surabaya, kini tidak dapat dilanjutkan lagi. Hal tersebut diungkapkan Risma kepada awak media saat jumpa pers di ruang kerjanya, Selasa (11/12/2018).
Risma mengatakan, dibatalkannya realisasi trem oleh dirinya lantaran periode kepemerintahannya tinggal dua tahun lagi. Waktu tersebut menurutnya tidak mungkin cukup untuk mewujudkan mega proyek tersebut.
"Nggak bisa (terealisasi). Karena aku tinggal dua tahun. Sedangkan transportasi massal itu konstruksinya bisa memakan waktu di atas dua tahun. Jadi tidak mungkin aku tanda tangan," ujarnya.
Padahal, proyek yang sudah diimpikannya tersebut dilakukannya sejak 10 tahun lalu. Saat itu Risma masih menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya. Namun saat ini impian tersebut gagal terwujud.
Baca juga: Whisnu Bakal Undang Risma Resmikan Dua Proyek di Surabaya
"Saya sudah lakukan banyak upaya. Sudah sejak sepuluh tahun yang lalu, tapi ternyata gak bisa terealisasi untuk yang trem," sesalnya.
Namun wali kota perempuan pertama di Surabaya ini tetap optimis jika proyek tersebut akan tetap terealisasi dengan kepemimpinan pemerintahan selanjutnya yang menggantikannya nanti. Ia beranggapan bahwa proyek tersebut dialihkan ke PT KAI yang dirasa memungkinkan.
"Proyek ini bisa dilakukan oleh PT KAI. PT KAI rasanya melakukan itu. Kalau PT KAI yang melakukan, kan tidak tergantung sama jabatanku. Kayaknya PT KAI yang akan melanjutkan itu," harapnya.
Sebagai gantinya, Risma mengaku bahwa pihak Pemkot Surabaya akan memperbanyak bus sebagai angkutan massal bagi warga kota Pahlawan. Namun ia tetap berkeinginan jika trem dan bus sejajar bisa berjalan di Surabaya kedepannya.
Baca juga: Keramik Halaman Balai Pemuda Surabaya Dibongkar, Ini Reaksi Dewan
"Ya kita pakai bus saja. Bus Suroboyo kita perbanyak. Karena kalau platformnya trem dipastikan nggak bisa, dilihat masa konstruksinya sudah gak bisa," jelasnya.
Kendati demikian, pengadaan trem di Kota Surabaya yang tidak kunjung terealisasi sebenarnya tak lepas dari pro kontra yang terjadi. Pihak DPRD Kota Surabaya menilai bahwa trem sebenarnya tidak diperlukan di Kota Surabaya.
Akhirnya berbagai macam penyesuaian seperti panjang lintasan yang mulanya 17 km menjadi 8 km pun tak dapat mempertemukan kesepakatan antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota.
"Karena disini masih banyak kendaraan roda dua. Trem bisa dilakukan di luar negeri karena disana roda dua tidak ada, disini juga negara berkembang. Ya silahkan trem harus terealisasi itu asumsi mereka tapi kajiannya apa. Untuk membuat kajian harus melibatkan masyarakat DPRD dan hal-hal komponen lainnya," kata Ketua DPRD Kota Surabaya, Armudji beberapa waktu lalu.
Baca juga: Keramik Halaman Gedung Balai Pemuda Surabaya Dibongkar