Gus Lilur Minta Prabowo Pastikan Tak Ada Intervensi di Muktamar NU

jatimnow.com - Warga Nahdlatul Ulama (NU) asal Situbondo, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak ada pihak yang menggunakan nama Presiden maupun fasilitas kekuasaan untuk memengaruhi proses pemilihan kepemimpinan PBNU dalam Muktamar ke-35 NU.

Muktamar NU ke-35 dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Gus Lilur mengaku menerima informasi mengenai dugaan gerakan untuk memengaruhi suksesi kepemimpinan NU dengan melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan.

Ia meminta informasi itu ditanggapi secara serius agar tidak berkembang menjadi persepsi bahwa kekuasaan negara ikut menentukan arah organisasi.

“Sebagai warga NU, saya meminta Presiden Prabowo memastikan tidak ada satu pun orang yang membawa-bawa nama beliau untuk kepentingan hasrat politik pribadi dalam merebut kepemimpinan PBNU,” kata Gus Lilur dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).

Menurut Gus Lilur, informasi yang diterimanya menyebut adanya jejaring yang melibatkan sembilan figur di sekitar pemerintahan.

Mereka adalah Sufmi Dasco Ahmad, Teddy Indra Wijaya, Prasetyo Hadi, Jenderal TNI (Purn) Herindra, Saifullah Yusuf, Nusron Wahid, Juri Ardiantoro, Nasaruddin Umar, dan Irfan Yusuf.

Ia menyebut jejaring itu diduga menghendaki KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menjadi Ketua Umum PBNU serta KH Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam.

Namun, Gus Lilur menegaskan dirinya tidak meyakini Presiden Prabowo mengetahui atau memerintahkan gerakan yang dimaksud.

“Justru karena itu saya meminta Presiden turun tangan dalam pengertian yang paling sederhana: memastikan bahwa tidak ada pembantunya yang menggunakan nama Presiden, fasilitas kekuasaan, atau pengaruh jabatan untuk mencampuri urusan internal NU,” ujarnya.

Gus Lilur menilai persoalan menjadi sensitif karena beberapa nama yang disebut dalam informasi itu memiliki jabatan strategis di pemerintahan sekaligus berkaitan dengan struktur NU.

Ia mencontohkan Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet, Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara, dan Juri Ardiantoro sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara.

Saifullah Yusuf juga menjabat Menteri Sosial sekaligus Sekretaris Jenderal PBNU. Sementara Nusron Wahid merupakan pejabat pemerintah yang juga memiliki posisi dalam struktur NU.

Menurut Gus Lilur, hubungan antara jabatan pemerintahan dan organisasi harus dikelola secara hati-hati agar tidak memunculkan penggunaan kekuasaan negara untuk menentukan kepemimpinan organisasi keagamaan.

“Yang saya persoalkan bukan siapa yang menjadi calon Ketua Umum atau siapa yang menjadi Rais Aam. Siapa pun boleh berkompetisi. Tetapi jangan menggunakan kekuasaan negara untuk memenangkan kandidat tertentu,” tegasnya.

Ia bahkan mempertanyakan motif di balik dugaan mobilisasi dukungan tersebut. Menurut dia, perlu ada kejelasan apakah langkah itu berkaitan dengan upaya mempertahankan posisi dan pengaruh politik melalui penguasaan struktur NU.

“Kalau benar gerakan itu ada, pertanyaannya sederhana: apakah ini semata-mata gerakan politik untuk mempertahankan posisi dan pengaruh? Apakah jabatan di pemerintahan kemudian harus diamankan melalui jabatan di PBNU?” ungkapnya.

Gus Lilur secara khusus menyoroti posisi Saifullah Yusuf dan Nusron Wahid yang menurutnya berada di persimpangan antara jabatan pemerintahan dan struktur NU.

Ia meminta publik tidak menutup ruang untuk mempertanyakan kemungkinan adanya kepentingan politik dalam proses suksesi kepemimpinan NU.

“Jangan sampai muncul persepsi bahwa jabatan pemerintahan harus diamankan dengan menguasai kepemimpinan NU,” tuturnya.

Selain dugaan intervensi politik, Gus Lilur meminta transparansi jika memang terdapat operasi untuk menggalang dukungan dalam Muktamar NU. Ia mempertanyakan dari mana pembiayaan gerakan semacam itu berasal dan apakah ada fasilitas negara yang digunakan.

“Kalau memang ada gerakan seperti yang saya dengar, dari mana dananya? Apakah ada penggunaan fasilitas negara? Apakah ada dana APBN yang digunakan? Apakah ada konglomerat yang membiayai? Semua itu harus dijawab secara terbuka jika memang ada,” ujarnya.

Gus Lilur menegaskan pernyataannya bukan tuduhan bahwa anggaran negara telah digunakan untuk membeli suara dalam Muktamar.

“Saya tidak mengatakan itu sudah terjadi. Saya meminta agar kalau tidak terjadi, segera bantah dan pastikan tidak terjadi,” ucapnya.

Menurut dia, persoalan yang dipertaruhkan bukan sekadar posisi Ketua Umum PBNU dan Rais Aam. Independensi NU sebagai organisasi keagamaan dengan sejarah panjang dalam kehidupan bangsa juga menjadi perhatian.

Gus Lilur meyakini para kiai dan peserta Muktamar masih memiliki independensi dalam menentukan kepemimpinan organisasi.

“Apakah semua kiai NU bisa dibeli? Apakah semua PWNU bisa dibeli? Apakah suara muktamirin bisa dibeli? Saya tidak percaya. Saya percaya masih banyak kiai dan warga NU yang memiliki independensi dan keberanian,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar tradisi perjuangan NU tidak dikalahkan oleh kepentingan politik jangka pendek.

“Apakah semangat jihad NU sudah hilang karena uang? Saya tidak percaya. NU punya tradisi panjang melawan penjajahan, mempertahankan republik, dan menjaga martabat umat. Jangan sampai tradisi itu kalah oleh kepentingan politik sesaat,” ujarnya.

Minta Muktamar Tetap Independen

Gus Lilur kemudian meminta Presiden Prabowo memberikan kejelasan mengenai dugaan gerakan yang membawa nama kekuasaan tersebut.

“Apakah benar Presiden menginginkan NU diarahkan kepada calon tertentu? Atau ini hanya ulah beberapa pembantunya yang mengatasnamakan kedekatan dengan Presiden?” katanya.

Ia berharap pemerintah tidak membiarkan muncul kesan bahwa Istana ikut menentukan siapa yang akan memimpin PBNU.

“Presiden adalah Presiden Republik Indonesia. Pemerintah punya kewajiban menjaga negara, sementara NU punya mekanisme sendiri untuk menentukan kepemimpinannya. Jangan sampai batas itu dilanggar,” ujar Gus Lilur.

Ia juga menyerukan kepada kiai, PWNU, PCNU, dan seluruh muktamirin agar mempertahankan independensi Muktamar ke-35.

“Jangan takut. Jangan merasa bahwa karena seseorang membawa nama Presiden lalu kita harus tunduk. Muktamar adalah forum tertinggi NU. Kedaulatan NU ada di tangan muktamirin,” tegas dia.

Gus Lilur menegaskan dirinya tidak mendukung ataupun menolak kandidat tertentu. Ia meminta seluruh calon memperoleh kesempatan yang sama selama memenuhi ketentuan organisasi.

“Kalau Gus Kikin maju, silakan. Kalau Miftahul Akhyar maju, silakan. Kalau Yahya maju, silakan. Kalau ada calon lain, silakan. Tetapi jangan ada calon yang dimenangkan karena fasilitas kekuasaan,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Gus Lilur kembali meminta Presiden Prabowo memastikan aparatur pemerintah tidak digunakan untuk mencampuri proses internal NU.

“NU bukan boneka penguasa. NU adalah bagian dari sejarah berdirinya republik. NU harus tetap menjadi organisasi yang merdeka, bermartabat, dan berdikari,” jelasnya.

Ia menyerukan seluruh pihak melawan intervensi maupun politik uang dengan tetap mengedepankan mekanisme organisasi dan hukum.

“Bismillah, lawan setiap upaya pembonekaan NU. Lawan intervensi. Lawan politik uang. Lawan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok. Tetapi tetap dengan cara yang bermartabat, tabayun, dan sesuai hukum,” pungkas Gus Lilur.