NBI Usulkan Duet Kiai dan Intelektual Muda Pimpin PBNU 2026-2031
Nasional Kamis, 18 Jun 2026 12:46 WIBjatimnow.com - Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, Netra Bakti Indonesia (NBI) mengajukan gagasan komposisi kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031.
Organisasi tersebut mendorong perpaduan antara ulama senior dan kalangan intelektual muda untuk menjawab tantangan organisasi di era perubahan yang semakin cepat.
Ketua Umum NBI, Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, menilai NU membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga otoritas keagamaan sekaligus adaptif terhadap perkembangan sosial, teknologi, dan dinamika global.
“NU membutuhkan kombinasi antara kedalaman ilmu para kiai dan energi pembaruan dari generasi intelektual muda. Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Justru harus dipadukan agar NU tetap menjadi penuntun umat sekaligus relevan menghadapi perubahan global,” kata Gus Lilur dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6/2026).
Dalam usulan NBI, posisi Rais Aam PBNU ditempati Prof. Dr. KHR. Said Aqil Siradj. Untuk Wakil Rais Aam, NBI mengusulkan KH Afifuddin Muhajir dan KH Marzuki Mustamar, sedangkan jabatan Katib Aam diberikan kepada KH Abdus Salam Shohib.
Pada jajaran Tanfidziyah, NBI mengajukan Prof. Dr. KH Nazaruddin Umar sebagai Ketua Umum PBNU.
Ia didampingi Nusron Wahid dan Alissa Wahid sebagai Wakil Ketua Umum. Sementara posisi Sekretaris Jenderal diusulkan untuk KH Yusuf Chudlori dan Bendahara Umum untuk KH Imam Jazuli.
Menurut Gus Lilur, susunan tersebut disusun dengan mempertimbangkan kapasitas keilmuan, pengalaman organisasi, serta kemampuan para tokoh dalam membaca perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.
Ia memandang tantangan yang dihadapi NU saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan beberapa tahun lalu.
Selain persoalan keumatan dan kebangsaan, organisasi juga dituntut merespons perkembangan teknologi, perubahan pola komunikasi generasi muda, hingga dinamika geopolitik internasional.
“NU tidak cukup hanya menjaga tradisi. NU juga harus mampu memimpin transformasi. Karena itu, kami mengusulkan kepemimpinan yang memadukan kearifan ulama dengan perspektif intelektual yang adaptif terhadap perkembangan zaman,” ujarnya.
NBI menilai figur-figur yang diusulkan memiliki rekam jejak yang mampu merepresentasikan dua kekuatan utama NU, yakni otoritas keagamaan dan kemampuan membangun dialog dengan masyarakat modern.
Bagi NBI, Muktamar NU 2026 bukan sekadar forum memilih pemimpin baru, melainkan momentum menentukan arah organisasi untuk lima tahun mendatang.
“Yang paling penting bukan siapa yang menang, tetapi bagaimana NU tetap menjadi rumah besar umat Islam yang mampu melahirkan solusi atas berbagai persoalan bangsa,” kata Gus Lilur.
Ia menegaskan usulan tersebut merupakan kontribusi pemikiran NBI menjelang Muktamar NU. Adapun keputusan mengenai susunan kepengurusan tetap berada di tangan peserta muktamar sesuai mekanisme organisasi yang berlaku.
Munculnya usulan tersebut menambah dinamika diskusi publik mengenai arah kepemimpinan NU pasca-2026.
Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, NBI menilai keseimbangan antara otoritas keulamaan dan regenerasi intelektual menjadi faktor penting agar NU tetap relevan sebagai kekuatan moral, sosial, dan kebangsaan di Indonesia.