jatimnow.com - Program Nasional Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang digeber Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni mulai 2017, berhasil mengubah kawasan kumuh menjadi kawasan bersih hingga tahun ini.
Terbukti, wilayah kumuh di Kota Ponorogo, selama dua tahun terakhir hampir tidak ada. Penerapan program itu berangkat dari data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ponorgo yang pada tahun 2014 lalu mencatat, sedikitnya 30 hektar lahan di Kota Ponorogo masuk kategori kumuh.
Namun, sejak Program Kotaku dilaksanakan pada 2017 lalu itu, lahan kumuh terus berkurang. Setidaknya di 6 kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Brotonegaran, Jengglong, Tamanarum, Paju, Pinggirsari serta Nologaten, kini menjadi 0 persen atau tuntas teratasi.
Baca juga: Program Kotaku di Kabupaten Mojokerto Sasar Rumah Tak Layak Huni
"6 Kelurahan sudah bebas kumuh. Sesuai dengan Program Kotaku," beber Bupati Ipong, Selasa (19/2/2019) di lapangan Kelurahan Jingglong.
Ia menyebut, Program Kotaku disokong bantuan dana investasi dari APBN sebesar Rp 4 Miliar. Dengan program itu, Ponorogo berhasil mengubah image kumuh menjadi kota yang bersih.
Menurutnya, Program Kotaku yang dicanangkan Kementrian PU-PR tersebut untuk mengatasi tingkat kekumuhan di wilayah kota dalam rangka mensukseskan tercapainya percepatan Universal Akses 100.0.100.
Baca juga: Terima Program Kotaku, Enam Kelurahan di Ponorogo Jadi Indah
Universal Akses 100.0.100 itu adalah akses air minum terpenuhi untuk masyarakat tercapai 100 persen, bagaimana kawasan kumuh itu hilang hingga target 0 persen serta bagaimana sanitasi lingkungan terpenuhi dengan baik 100 persen.
"Jadi program nasional ini untuk mengatasi tingkat kekumuhan di kota. Dulu kita punya 30 hektar lahan kumuh di 6 kelurahan ini. Saat ini angka itu sudah turun drastis hingga 0 persen," bebernya.
Baca juga: Menengok Pembangunan Dua Taman Setono Ponorogo Hasil Program Kotaku
Bupati Ipong menambahkan, saat ini Pemkab Ponorogo masih memiliki pekerjaan rumah berupa 10,83 hektar lahan kumuh yang tersebar di 20 kelurahan. Rencananya, di tahun 2019 Pemkab akan melalukan penanganan wilayah kumuh itu dengan sokongan anggaran mencapai Rp 3 miliar.
"Tahun 2019 ini kita dapat Rp 3 miliar, untuk penanganan 10,83 hektar lahan kumuh. Anggaran itu untuk pekerjaan meliputi infrastruktur, drinase dan persampahan," pungkasnya.