jatimnow.com - Ratusan massa dari organisasi atau perhimpunan driver online se Jatim yang mengatasnamakan dirinya sebagai Frontal (Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal) menggelar aksi didepan Kantor Gubernur Jatim, Selasa (9/3/2019).
Dalam aksi tersebut, mereka menuntut ketegasan dan peran Pemerintah terhadap penderitaan driver online di Jatim akibat ulah aplikator nakal. Pasalnya menurut mereka, selama ini para driver roda dua maupun empat selalu dituntut untuk membayar kontribusi pajak kepada Pemerintah.
Dalam aksi ini para massa menuntut pemerintah seharusnya juga ikut memperhatikan nasib para driver online dari ulah aplikator nakal.
Humas atau koordinator aksi Frontal, David Walalangi mengatakan, bahwa aksi ini membawa 7 tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah dan aplikator.
Ia menyebutkan diantaranya, terkait tarif dan insentif, stop perekrutan driver baru, open dan transparansi suspend, kebebasan memilih vendor atau individu, perbaikan sistem managemen aplikator, transparansi perjanjian kemitraan, dan penghapusan order prioritas.
"Kami berencana akan menginap di kantor aplikator Grab dan Gojek, apabila tidak ada jawaban yang jelas dari 8 tuntutan itu. dalam aksi mereka juga off bid," kata David.
David melanjutkan, jika ada proses negosiasi, ia ingin proses negosiasi itu nantinya tidak dihadiri oleh pihak aplikator saja melainkan juga dihadiri instansi lainnya yang berkepentingan.
"Kalaupun ada proses negosiasi, Kami ingin proses negosiasi itu tidak dihadiri dari pihak aplikator saja tetapi juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur kemudian Dinas Perhubungan dinas kominfo dan juga KPPU satu instansi yang mengawasi perdagangan usaha," tutupnya.
Sementara itu, usai melakukan orasi di depan Gedung Gubernur Jatim, mereka menuju ke Gedung Negara Grahadi. Selanjutnya mereka bergerak ke kantor aplikasi Grab dan Gojek dan melintasi beberapa rute yang diprediksi akan terjadi sedikit kemacetan.