jatimnow.com - Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan meminta wajib pajak di Banyuwangi untuk patuh membayar pajak.
Pernyataan tersebut disampaikan Basaria Panjaitan dalam sosialisasi anti korupsi perpajakan daerah yang diikuti 500 peserta yang terdiri dari pengusaha restoran, pengusaha hotel, pengusaha parkir, dan pengusaha hiburan di Pendopo Sabha Swagata Banyuwangi, Senin (2/12/2019).
Wakil Ketua KPK Basaria mengatakan kedatangannya ke Banyuwangi ini dalam rangka kerja KPK untuk pencegahan korupsi melalui optimalisasi pendapatan daerah.
Baca juga: Divonis 4 Tahun, Terdakwa Pemotongan Insentif BPPD Sidoarjo Siskawati Banding
"Jadi optimalisasi pajak daerah juga merupakan salah satu kerja pencegahan korupsi dari KPK. Caranya mendorong dan memberi semangat kepada wajib pajak untuk membayar pajaknya. Kalau sudah diingatkan tidak dibayar juga, langkah berikutnya adalah penindakan hukum. Karena tidak bayar pajak juga merupakan tindakan korupsi atau melanggar hukum," katanya.
Pada kesempatan tersebut Basaria mengajak para wajib pajak turut mendukung pembangunan Banyuwangi dengan menunaikan kewajibannya. Karena terbukti telah membawa kemajuan bagi daerah.
"Banyuwangi jujur saja sekarang telah banyak berubah. Jika dulu orang tidak pernah terpikir untuk datang ke Banyuwangi, sekarang justru orang sengaja datang untuk melihat apa yang ada di daerah ini," ujarnya.
"Tentu saja karena sekarang Banyuwangi sudah jadi tujuan wisata. Perubahan yang luar biasa dan sudah seharusnya wajib pajak membayar sesuai ketentuan karena sudah banyak mendapat manfaat," lanjutnya.
Basaria lalu memberi contoh salah satu pelanggaran hukum terkait pajak yang bisa masuk ke ranah penegakan hukum.
Baca juga: KPK Sita 7 Mobil Usai Geledah Rumah di Bangkalan Madura
"Contoh kalo saya bermalam di hotel, saya kan bayar 10 persen pajaknya. Nah duitnya kan saya titipkan di hotel, dan hotel wajib menyerahkan uang saya ke pemerintah. Kalau tidak berarti korupsi. Ini bisa masuk ranah penegak hukum yang menangani bisa polisi atau kejaksaan," terangnya.
Bupati Abdullah Azwar Anas menyampaikan apresiasi pada KPK yang telah mendukung upaya daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Anas berharap dengan informasi yang diberikan KPK kepada wajib pajak bisa memberikan dampak positif.
"Kami berharap dengan bertemu KPK langsung para wajib pajak mendapatkan pencerahan untuk bersedia terlibat aktif membayar pajaknya. Karena Pemkab sadar pembangunan di daerah bisa berjalan dengan dukungan dari para wajib pajak," ujar Anas.
Selama ini Pemkab sendiri sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah. Mulai membangun infrastruktur jalan, membuka akses daerah dengan pembangunan bandara penerbangan.
Baca juga: Kemenkumham Jatim Ajak Stakeholder Terlibat dalam Survei Penilaian Integritas
Juga menggelar puluhan event banyuwangi festival (B-Fest) sebagai atraksi wisata setiap tahun hingga pengembangan berbagai destinasi wisata baru.
"Semua itu akhirnya mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Banyuwangi yang berdampak pada peningkatan perekonomian daerah," katanya.
Selain itu, Anas mengimbau agar semua wajib pajak terutama pengusaha restoran, mendukung sistem informasi manajemen pajak, SI BAMBANG (Sistem Informasi Bersama Manajemen Pajak Banyuwangi).
"Sistem ini untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Lewat sistem ini akan terpantau transaksi harian restoran. Saat ini ada 26 obyek pajak yang telah ter-injek sistem, dan yang terkoneksi ada 20 OP. Kami imbau agar semua bisa mendukung sistem ini," pungkas Anas.