jatimnow.com - Proyek drainase, normalisasi dan pembuatan saluran tengah yang dikerjakan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, masih banyak yang mangkrak. Pengerjaan proyek itu berada di 8 titik.
Proyek itu tersebar di Jalan Niaga, Kelurahan Sentanan, Kecamatan Kranggan dengan nilai realisasi senilai Rp 267.539.000. Kemudian proyek pembuatan saluran air tengah (U Getter) di Lingkungan Kalimati III dan IV dengan nilai realisasi Rp 434.135.000.
Proyek di Banjaranyar dan Karanglo, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, nilai realisasi kontraknya Rp 391.965.000. Lalu ada proyek di Ngaglik, Pekayon, Kranggan di Kelurahan/Kecamatan Kranggan nilai proyek Rp 417.900.000.
Baca juga: Proyek Drainase Benjeng-Balongpanggang Gresik Capai 64,80 Persen
Kemudian proyek drainase lingkungan di Kelurahan Gunung Gedangan dengan nilai realisasi Rp 1.907.981.000. Sedangkan proyek di Kelurahan Magersari, nilai realisasinya sebesar Rp 416.945.000.
Proyek drainase lingkungan di Kelurahan Mentikan nilai realisasi Rp 907.766.000 dan proyek drainase lingkungan di Kelurahan Prajurit Kulon dengan nilai realisasi proyek Rp 809.602.000.
Bila ditotal, 8 proyek itu memiliki nilai total realisasi Rp 5.553.833.000. Semua proyek yang tersebut hingga saat ini belum selesai dan sudah diputus kontrak oleh Pemkot Mojokerto.
Salah satu warga Kalimati gang IV Sunar (52) mengatakan, proyek itu dikerjakan tidak tepat waktu karena di akhir tahun 2019. Sebelum ada proyek saluran air tengah, ada selokan yang berfungsi untuk mengalirkan air jika hujan.
"Saat ini selokan itu tidak fungsi karena tertutup bekas material proyek dan sebelum ada proyek jika banjir tidak lama. Sekarang kalau hujan, air tergenang disini," tambah Sunar kepada wartawan, Selasa (14/1/2020)..
Baca juga: DPRD Ingatkan Pengerjaan Drainase di Surabaya Mendekati Deadline
Saat wartawan melihat proyek yang ada di Kalimati gang IV, terdapat lubang yang baru dibongkar. Sunar menjelaskan, u getter itu dibongkar karena aliran air tidak lancar.
"Dibongkar tadi sama petugas PU karena air tidak mengalir. Aliran air ini ke timur tapi ini tersumbat," ujar Sunar.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik geram dengan munculnya kasus penelantaran proyek yang didanai APBD 2019 dan Dana Kelurahan tersebut.
"Di samping masih mangkrak, banyak juga proyek yang tidak seratus persen selesai. Secara faktual ada pekerjaan kurang, itu banyak," ungkap Junaidi.
Baca juga: DPUPRPKP Kota Malang Kebut 34 Proyek Drainase untuk Antisipasi Banjir
Politisi PKB itu juga menyebut, proyek-proyek drainase yang kandas di tengah jalan itu memberi kesan jika fungsi-fungsi OPD terkait tidak optimal.
"Tidak cukup hanya di-blacklist. Ada apa ini? Sidoarjo semua (4 CV yang diputuskontrak). Mereka ini jangan diberi ruang. Kota Mojokerto benar-benar sudah diobok-obok," tegasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto Mashudi saat dikonfirmasi di kantornya Jalan Raya Bypass tidak ada di tempat.
"Bapak tidak ada, beliau rapat di pemkot," pungkas salah satu staf di Kantor PUPR.