jatimnow.com - Setelah sebelumnya melakukan kunjungan ke Kementerian BUMN, tim roadshow Perpres No 80 Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Timur dipimpin Gubernur Khofifah Indar Parawansa melanjutkan lawatan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rabu (15/1/2020).
"Sebanyak 218 proyek yang tercantum dalam Perpres 80/2019, hari ini terkonfirmasi semuanya masuk dalam RPJMN 2020. Dalam diskusi tadi ada pengembangan-pengembangan, contohnya seperti pembangunan Pelabuhan Probolinggo," kata Gubernur Khofifah seusai pertemuan dengan Menteri Bappenas Dr (HC) Ir H Suharso Monoarfa.
Dalam lawatannya tersebut, Gubernur Khofifah didampingi Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, dan Ketua DPRD Jawa Timur serta Sekda Prov dan beberapa OPD membawa misi terkait pelaksanaan Perpres 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Perekonomian Jawa Timur kepada beberapa Kementerian kordinator dan kementerian teknis lainnya.
Baca juga: Pj Gubernur Jatim Adhy Optimistis Regulasi Baru jadi Solusi Atasi Mafia Tanah
Kementerian Bappenas menurut Gubernur Khofifah sebagai pintu masuk semua perencanaan pembangunan nasional, sehingga kunjungan ke Bappenas menjadi pembuka jalan untuk kunjungan ke Kementerian lainnya.
"Jika sudah masuk ke dalam RPJMN maka sudah mengalir ke seluruh Kementerian," jelas Khofifah.
Kedepannya setelah Roadshow Kementrian ini selesai, Gubernur beserta jajarannya akan langsung turun ke lima Bakorwil di Jatim untuk kemudian dilanjutkan pertemuan dengan para investor.
Guna mendukung sistem kerja yang dituntut paralel tersebut, Khofifah menuturkan bahwa disinilah peran PPMO sangat diperlukan. Pemprov Jatim telah menyiapkan posko PPMO di Bappeda dan diharapkan bisa membantu kelancaran ke-218 proyek sesuai lampiran Perpres 80/2019.
Senada dengan Gubernur Khofifah, Menteri Bappenas RI juga menyampaikan konfirmasi perihal masukknya 218 proyek ke dalam RPJMN.
"Dari 218 semuanya sudah masuk ke dalam RPJMN, namun tetap perlu sinkronisasi lanjutan tentang detail proyek sehingga nantinya bisa dibawa kepada Rapat Terbatas (Ratas)," ujar Menteri Suharso.
Dirinya menyebut perlu dipastikan kembali tentang kesiapan proyek mulai dari kesiapan lahan hingga rancangan detail mengenai proyek yang tercantum pada lampiran Perpres 80/2019 tersebut.
Baca juga: Pj Gubernur Jatim Adhy Dinobatkan jadi Tokoh Keterbukaan Informasi Publik
Kesempatan Pendanaan Melalui Obligasi Daerah
Selain kepastian 218 proyek Perpres tersebut, Gubernur Khofifah mengaku mendapatkan arahan tambahan dari Menteri BAPPENAS yaitu tentang kemungkinan membuka ruang pembeayaan melalui Obligasi Daerah.
"Obligasi Daerah memungkinkan untuk bisa memberikan percepatan pembangunan di Jawa Timur," jelas Khofifah.
Dirinya menjelaskan, bahwa untuk saat ini belum ada daerah di Indonesia yang pernah mencoba format pendanaan tersebut. Sehingga, masih perlu dilakukan pendalaman-pendalaman oleh tim Pemprov Jatim yang rencananya akan dilakukan di kunjungan ke Kementrian Keuangan dan Kementerian dalam negeri minggu ini.
"Besok kita akan mengonfirmasi kembali kepada Menteri Keuangan, karena regulasi Obligasi Daerah ini ada di Menteri Keuangan," tambahnya.
Baca juga: Pj Gubernur Adhy Karyono Jamin Pilkada Serentak di Jatim Lancar
Gubernur Khofifah mengaku jika format pendanaan semacam ini sesungguhnya sudah pernah didiskusikan dengan Kanwil Bank Indonesia dan Kanwil OJK Jawa Timur. Namun pertemuan siang ini, menurut Gubernur telah membuka wawasan baru bagi jajaran Pemprov Jatim terkait peluang obligasi daerah.
"Ibu Gubernur hari ini langsung melakukan kunjungan ke tiga kementrian yaitu Bappenas, Kemenko Perekonomian, dan BKPM. Semua ini dilakukan beliau sebagai bentuk upaya untuk percepatan pelaksanaan Perpres No. 80/2019," kata Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim, Aries Agung Paewai.
Rencananya roadshow yang dilakukan Gubernur Khofifah bersama tim akan dilanjutkan pada Kamis (16/1/2020).
Kementrian yang akan dikunjungi yaitu Kemenko Kemaritiman, Kementrian Keuangan, dan Kementrian Perhubungan.
"Rencananya ibu gubernur bersama tim akan melanjutkan di tiga kementrian. Hal ini juga sengaja dilakukan beliau untuk memastikan proyek strategis nasional di Jatim ini bisa masuk dalam RPJMN. Dan masuk dalam program di lintas kementrian," pungkas Aries.