jatimnow.com - Wakil Rektor 1 Universitas Darussalam Gontor (Unida), Hamid Fahmi Zarkasyi menegaskan keluarga besar Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Darussalam Gontor tetap netral dalam Pilkada Ponorogo 2020.
"Prinsipnya Gontor itu tidak pernah mencampurkan pendidikan dengan politik praktis," tegas Hamid, Jumat (14/8/2020).
Artinya, kata dia, ketika pemilu pihak Ponpes Modern Darussalam Gontor tidak memihak salah satu pihak. Itu juga berlaku ketika pemilihan kepada daerah (Pilkada) Ponorogo.
Baca juga: Serahkan Diri, Terpidana Kampanye Hitam Pilkada Ponorogo Ditahan di Rutan
"Kita ini lembaga pendidikan mencetak para pemimpin dan politisi. Bayangkan jika memihak salah satu partai politik berarti kita sendiri akan menutup lembaga pendidikan kita hanya untuk satu partai politik termasuk ormas," terangnya.
Selain itu, Gontor juga tidak dibawah organisasi masyarakat (ormas) manapun. Juga Gontor bukan milik Nahdlatul Ulama (NU) dan juga bukan milik Muhammadiyah. Sejak awal berdirinya Gontor telah memisahkan politik dari pendidikan.
"Politiknya politik pendidikan. Artinya kita tidak memilih pemimpin dalam atau melalui partai politik, tetapi kita menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan," urainya
Ditegaskannya, hingga kapan pun Gontor akan bersikap netral dan tidak ada pernyataan sikap lembaga yang mengarah pada pemilihan salah satu calon atau bakal calon.
Baca juga: Unggul Quick Count, Pendukung di Ngawi dan Ponorogo Cukur Gundul
"Saya tegaskan lagi ya. Pondok Gontor netral dan tidak ada pernyataan sikap mengarah salah satu calon," tegasnya.
Ia menjelaskan, dalam pandangan Gontor, seorang pemimpin itu mestinya memikirkan rakyat dan harus pro dengan rakyat. Gontor tidak suka dengan pemimpin maunya berkuasa, tapi setelah berkuasa tidak memikirkan rakyat termasuk umat.
"Padahal ketika naik didukung oleh umat. Yang begini-begini Gontor mengkritisi tapi kan mengkritisi terhadap keadaan sah-sah saja, " paparnya.
Baca juga: Soal Perolehan Suara, Timses Ipong-Bambang Tunggu Hasil Akhir KPU
Dalam pandangannya mengkritik pemimpin sah-sah saja. Karena dalam Islam menjadi pemimpin harus berani mengatakan sesuatu.
"Mengatakan pemimpin yang tidak adil, tapi kita tidak berpolitik siapapun dari partai mana pun. Gontor tidak ikut campur dalam urusan ini," pungkasnya.