jatimnow.com - Titik terang rencana revitalisasi Pasar Besar Kota Batu mulai terbuka setelah Wali Kota Dewanti Rumpoko mengikuti audensi bersama Himpunan Pedagang Pasar (HPP), Selasa (18/8/2020).
Dalam audensi itu, para pedagang bisa mendengarkan langsung pemaparan Wali Kota Dewanti serta Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan (Diskoumdag) Eko Suhartono dan Kepala Bagian Keuangan Daerah (BKD), M. Chori.
Pemkot Batu juga bisa menggali informasi apa yang diharapkan para pedagang secara langsung. Komunikasi yang kurang baik sebelum-sebelumnya disinyalir menjadi pangkal persoalan antara Pemkot Batu dengan pedagang selama ini.
Baca juga: Revitalisasi Pasar Induk dan Asrama Inggrisan Banyuwangi Ditarget Tuntas 1 Tahun
Dalam audensi itu, hari Ketua HPP Faizi Rohmi, Wakil Ketua HPP Johan Bambang Irawan dan Sekretaris HPP Arief Setyawan. Juga Kapolres Batu AKBP Harviadhi Agung Prathama serta anggota DPRD Kota Batu dan ratusan anggota HPP.
Wali Kota Dewanti menerangkan bahwa pertemuan sudah digelar beberapa kali, tapi baru kali ini dilaksanakan secara formal. Harapannya, pertemuan tersebut bisa menjadi awal yang sangat bagus.
"Jadi intinya selama ini informasi yang kurang jelas dan tidak pas yang mereka terima. Sehingga dipersepsikan sendiri oleh mereka. Saya yakin jika proses pembangunan pasar terbuka, maka tidak akan ada jalan buntu yang ditemui," jelas Wali Kota Dewanti.
Baca juga:
- Pedagang Pasar Besar Kota Batu Tolak Relokasi, Ini Tuntutannya
- Merasa Dipingpong Diskaumdag, PKL Pasar Pagi Kota Batu Tolak Relokasi
Menurutnya, ke depan bakal ada pertemuan lanjutan untuk menyamakan persepsi sebelum pelaksanaan revitalisasi di Tahun 2021. Agar tiap pedagang bisa mengetahui dan memantau bersama-sama setiap tahapannya.
"Nanti waktu rapat virtual, kami (Pemkot Batu) akan mengajak para pedagang untuk ikut bersama pemerintah pusat. Tujuannya agar tidak timbul persepsi dan kesalahan informasi. Yang penting pedagang mengetahui informasi, situasi dan kondisi apa adanya," paparnya.
Wali Kota Dewanti meminta pedagang tidak khawatir terkait anggaran pembangunan sebesar Rp 200 miliar dari Kementerian PUPR. Sebab sudah ada Perintah Presiden (Perpres).
Baca juga: Pj Wali Kota Malang Siap Kawal Proposal Revitalisasi Pasar Besar
"Jika sudah bisa menyiapkan prasyarat yang ditentukan pusat baru akan dibangun. Jadi uang itu tidak dicairkan. Yang bangun juga pemerintah pusat," tegas Dewanti.
Sementara perwakilan HPP Johan Bambang Irawan berharap pertemuan kali ini jadi titik terang antara pedagang dengan Pemkot Batu.
"Perlu ada pertemuan-pertemuan lainnya. Ini merupakan awal titik terang. Kami garis bawahi bahwa pertemuan ini masih awal, tidak cukup sekali dua kali, mungkin bisa empat sampai lima kali karena kami juga minta pertanyaan saya terjawab. Kami juga agendakan berbagi informasi secara langsung ke pusat untuk mencocokan keterangan yang disampaikan Pemkot Batu," jelas Johan.
Saat ditanya hasil dari pertemuan pertama, Johan menyebut bahwa beberapa pertanyaan HPP memang belum terjawab, mungkin karena tempatnya kurang tepat. Meski begitu, dari pertemuan sudah tampak titik terang solusi.
"Beberapa pertanyaan yang belum terjawab yaitu terkait landasan hukum yang menegaskan bahwa anggaran Rp 200 miliar akan segera direalisasikan jika pasar sudah rata dengan tanah. Dan kejelasan tentang data, dana serta Detail Enginering Desain (DED) juga masih perlu dipertanyakan lebih jauh," sambung Johan.
Baca juga: 352 Pedagang Pasar Banyuwangi Direlokasi
Sedangkan Diskoumdag berjanji bakal menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dan para pedagang. Walaupun sebelumnya komunikasi telah dijalin dengan baik. Namun gara-gara ada Pandemi Covid-19, muncul hambatan.
"Begini ya. Kemarin sudah ada komunikasi yang intensif. Tapi kemudian dengan kondisi Covid-19 menjadi terkendala. Alhamdulillah hari ini ada beberapa titik temu. Dinas berjanji akan transparan terhadap informasi apapun, termasuk data," ungkap Eko.
Sekarang pihaknya tengah melakukan pendataan para pedagang sebelum dilakukan relokasi pada 22 Agustus 2020. Menurut Eko, diperlukan kerjasama semua pihak agar data bisa singkron.
"Saya harus terbuka, apakah selama ini saya tidak terbuka? Jangan sampai ada kecurigaan, kami sedang mendata butuh kerjasama pedagang sehingga data betul-betul riil apa adanya sebelum relokasi. Agar semua siap dengan matang," tandasnya.