jatimnow.com - Pemantau pemilu independen dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) meminta para calon pemimpin daerah tidak melakukan kampanye terselubung.
Ketua JPPR Jawa Timur Rizky Akbar meminta kepada para calon kepala daerah dari unsur ASN maupun anggota DPRD untuk tidak melakukan kampanye terselubung serta menjaga etika sebagai calon pemimpin yang baik.
Rizky meminta calon kepala daerah dari unsur ASN maupun anggota DPRD tidak menggunakan anggaran dari dewan maupun anggaran dari pemerintah untuk kepentingan pribadinya dalam proses pencalonan.
Baca juga: Machfud Arifin Hadiri Langsung Sidang Sengketa Pilwali Surabaya di MK
"Sudah mafhum (mengerti) Bapak Armudji ini salah satu pasangan calon yang maju pada Pilwali Surabaya 2020," ujar Rizky Akbar, Kamis (17/9/2020).
Diketahui, Armudji merupakan anggota DPRD Jatim yang menjadi bakal calon wakil wali kota Surabaya pasangan bakal calon wali kota Eri Cahyadi yang sudah mendaftar ke KPU pada 4 September 2020 lalu.
Hari ini, beredar foto pria mirip Armudji mengenakan baju warna putih dan memegang mikrofon. Sedangkan banner yang di belakang orang mirip Armudji itu bertuliskan tentang penyerapan aspirasi masyarakat, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Ir Armudji, Daerah Pemilihan Jatim I (Kota Surabaya), 13 s/d 20 September 2020.
Baca juga: Tim Ipuk-Sugirah Yakin MK akan Tolak Gugatan Yusuf-Riza
Menurut Rizky, anggota dewan punya hak untuk melakukan penyerapan aspirasi. Namun ketika anggota dewan tersebut maju sebagai calon kepala daerah, maka tidak boleh menggunakan anggaran dari dewan.
"Walau secara aturan memperbolehkan penyerapan aspirasi, selama belum ada penetapan (pasangan calon) dari KPU Kota Surabaya, tapi menurut saya, momentumnya itu tidak tepat," ungkapnya.
"Saya khawatir maksud baik dari Bapak Armudji ini bisa saja dimaknai masyarakat sebagai upaya kampanye terselubung," tegasnya.
Baca juga: MK Juga Gelar Sidang Sengketa Pilbup Lamongan dan Banyuwangi
Rizky berharap kepada calon kepala daerah untuk tetap menjaga marwah demokrasi yang bermartabat, santun dan adil.
"Walaupun begitu, sebagai anggota DPRD beliau punya tugas melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, agar marwah demokrasi ini bermartabat, santun dan berkeadilan," jelasnya.