jatimnow.com - Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Calon Wakil Wali Kota Armudji terkejut dengan beredarnya isu adanya mahar politik sebesar Rp 50 miliar dalam pencalonannya melalui PDI Perjuangan (PDIP) di Pilwali Surabaya 2020.
"Klir, itu fitnah. Saya mendapatkan rekomendasi tidak pakai mahar. Tidak ada permintaan dari PDI Perjuangan. Serupiah pun tidak ada. Ini adalah partai yang tertib, yang selalu taat asas," ujar Eri Cahyadi seperti siaran pers yang diterima redaksi, Selasa (29/9/2020).
Eri menyatakan kekagetannya dengan isu mahar Rp 50 miliar.
Baca juga: Machfud Arifin Ikhlas dan Doakan Eri Cahyadi-Armudji
"Wah, dari mana uang sebesar itu? Tidak masuk akal Rp 50 miliar untuk rekomendasi," ujarnya.
Eri mengatakan, PDIP adalah partai yang tertib dan tanpa mahar. Sehingga bisa melahirkan sosok seperti Wali Kota Bambang DH dan Wali Kota Tri Rismaharini yang sudah diakui reputasinya di level nasional dan internasional.
"Saya bersyukur mendapatkan amanah dari PDI Perjuangan menjadi calon wali kota Surabaya meneruskan perjuangan Bu Risma. Dengan tanpa mahar, kami tidak perlu repot mencari balik modal. Itu pula yang terjadi pada Bu Risma yang direkomendasi PDI Perjuangan dua kali dalam Pilkada 2010 dan 2015. Sehingga Bu Risma memimpin Surabaya selama 10 tahun dengan tanpa beban," sambung Eri.
Baca juga:
Baca juga: Kuasa Hukum MAJU Sayangkan Dana Kampanye Erji Nol Rupiah Tak Ditindak
- Beredar Rekaman Dugaan Rekomendasi Eri-Armudji Rp 50 Miliar, Benarkah?
- PDIP Siapkan Langkah Hukum Hadapi Isu Mahar Rekom Eri-Armudji Rp 50 M
Mantan Kepala Bappeko Surabaya itu menyerahkan sepenuhnya beredarnya isu tersebut ke DPC PDIP Surabaya.
"Yang jelas saya sudah tegaskan bahwa mahar tidak ada sama sekali. Untuk langkah selanjutnya, saya serahkan sepenuhnya kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya," tegas Eri.
"Sejak Wali Kota Pak Bambang DH hingga Bu Risma, saya dididik bahwa untuk mewujudkan tujuan yang baik harus pula diawali dengan perbuatan yang baik, tidak dengan memberikan sesuatu hanya untuk mewujudkan tujuan," tambah Eri.
"Di PDI Perjuangan, saat sekolah partai, kami digembleng bahwa menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah untuk melayani rakyat, memperjuangkan kesejahteraan rakyat, memberantas kemiskinan dan kebodohan," lanjut Eri.
Baca juga: Kuasa Hukum MAJU Sebut Keterlibatan Risma Telah Terungkap dalam Sidang
Sementara Calon Wakil Wali Kota Armudji mengatakan, adalah hal yang keliru besar jika menyebut ada proses transaksi politik alias mahar dalam pencalonan di sebuah Pilkada.
"Saya ini puluhan tahun di PDI Perjuangan. Pernah ditugaskan ikut menyukseskan calon kepala daerah. Saya juga dicalonkan menjadi ketua DPRD di mekanisme internal partai. Tidak ada itu yang namanya harus bayar ke DPP PDI Perjuangan untuk dapat rekomendasi," tegasnya.
"Justru kalau mau coba main-main menyerahkan mahar, kita sendiri bisa digorok alias dipecat oleh DPP PDI Perjuangan," imbuh Armuji.