jatimnow.com - Petani Kota Batu mengeluhkan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi di saat harga pupuk non subsidi melambung tinggi.
Data dari Dinas Pertanian Kota Batu, dari 21 ribu petani, tercatat 15 ribu yang belum tercover sehingga kesulitan mendapatkan pupuk. Sedangkan sisanya 6 ribu petani telah tercover melalui kartu tani.
Petani jeruk asal Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Triyono mengatakan pembelian pupuk subsidi sendiri dianggapnya masih sulit karena regulasi dalam penggunaan kartu tani. Menurutnya, ia mengakali dengan memprioritaskan buah yang akan panen dalam waktu dekat.
Baca juga: Kartu Tani Dihentikan Sementara, Begini Langkah Dispertan Kota Batu
"Apalagi harganya dua kali lipat. Kalau urea saja yang subsidi sekitar Rp 90 ribu sampai Rp 100 ribu maka yang non subsidi bisa mencapai Rp 200 sampai Rp 250 ribu," ungkap Triyono, Senin (2/10/2020).
Wakil Ketua II DPRD Kota Batu, Heli Suyanto membenarkan sering mendapatkan pengaduan petani hingga Gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Kota Batu.
Baca juga: Para Petani di Kota Batu Masih Kesulitan Manfaatkan Kartu Tani
Menurutnya, pupuk subsidi saat ini tengah dibatasi oleh pemerintah pusat sejak beberapa bulan yang lalu.
"Jadi yang memiliki luasan tanah pertanian diatas 2 hektar tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Ada kuota sendiri untuk tiap Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)," kata politisi Gerindra ini.
Baca juga: Ratusan Petani di Kota Batu Tak Ambil Kartu Tani
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian (Kadispertan) Kota Batu, Sugeng Pramono menerangkan bahwa kuota pupuk sebenarnya masih aman. Tapi beberapa toko banyak yang masih belum proaktif dengan distributor karena terhambat dengan regulasi kartu tani.
"Toko yang menyediakan pupuk subsidi ini juga merupakan fasilitator, namun karena regulasi maka sebagian tidak meneruskannya. Kita juga sudah bersurat kepada pusat dalam implementasi kartu tani di lapangan namun hingga saat ini masih belum mendapatkan respon," katanya.