jatimnow.com - Plt Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya Anna Fajriatin memastikan pemasangan 17 titik lampu Penerangan Jalan umum (PJU) di Menur V Sukolilo beberapa waktu lalu dilakukan petugasnya.
Terkait pengakuan warga bahwa pemasangan 17 titik lampu PJU di Menur V itu dilakukan DKRTH setelah warga mengeluh dalam kampanye Calon Wali Kota Eri Cahyadi, Anna tidak menepis, juga tidak membenarkan.
"Jadi pintu masuknya itu banyak. Jangankan lewat Pak Eri, lewat 112, sapa warga juga kami layani, lewat surat juga kami layani. Artinya apa? Salah satu program DKRTH itu adalah pemasangan PJU. Jadi itu merupakan program dari DKRTH. Seperti itu," jelas Anna saat dikonfirmasi jatimnow.com. Jumat (13/11/2020).
Baca juga: Machfud Arifin Ikhlas dan Doakan Eri Cahyadi-Armudji
"Jadi saya tidak melihat si A si B si C. Jadi intinya itu untuk warga. Aku saja tidak kenal RT RW yang mengirim surat ke aku itu ndak tahu. Tapi semua surat kami layani, karena kami ini pelayanan," tambah Anna.
Meski banyak pintu masuk pelaporan untuk pemasangan PJU, perempuan yang pernah menjabat Camat Gunung Anyar, Surabaya itu menyebut bahwa masih ada puluhan ribu titik PJU yang belum terganti.
Baca juga: Warga Mengeluh PJU ke Eri, Lho Kok yang Beresin Pemkot Surabaya
"Program antriannya se Surabaya. Bahkan data kami pun ada 20 ribuan titik yang belum terganti dengan LED," urainya.
Dia kembali menegaskan bahwa pemasangan PJU di Menur V, Sukolilo itu tidak dikaitkan dengan hal apapun. Selain itu penggantian lampu PJU LED hemat energi merupakan programnya.
"Jadi nyuwun tulung (minta tolong) jangan dikait-kaitkan dengan apapun. Karena ini memang adalah program kami. Jadi program kami itu pemasangan PJU penggunaan LED hemat energi se Surabaya sudah mulai dulu," ungkap Anna.
Saat ditanya bila nantinya muncul stigma bahwa DKRTH Kota Surabaya tidak netral dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya 2020, Anna menyebut bahwa pijakan DKRTH adalah pelayanan.
Baca juga: Kuasa Hukum MAJU Sayangkan Dana Kampanye Erji Nol Rupiah Tak Ditindak
"Sekali lagi saya bilang bahwa kami ini pijakannya adalah pelayanan. Itu adalah program DKRTH. Kami ini juga bermitra dengan DPRD. Panjenengan (Anda) boleh cek itu. Siapapun yang minta ini, ya kita layani," bebernya.
"Saya maupun tim bekerja pelayanan kepada warga. Jangankan gitu. SS (Suara Surabaya) aja ada ini itu langsung disurvei, WA (WhatsApp) ke saya pun langsung saya suruh temen-temen untuk survei ada berapa titik, ada nggaknya daya," jelasnya.
Dia juga menyebut banyak yang berkonsultasi langsung kepadanya untuk semua hal yang dibutuhkan warga.
"Ini ada banyak yang konsultasi ke saya, semua dibutuhkan oleh warga dan bunyinya itu program," imbuhnya
Saat ditanya apakah pemasangan PJU di Menur V, Sukolilo itu terkait keluhan dari warga yang ditampung Eri Cahyadi saat kampanye?
Baca juga: Kuasa Hukum MAJU Sebut Keterlibatan Risma Telah Terungkap dalam Sidang
"Saya ini tidak tahu itu keluhan dari mana. Saya baru tahu itu Pak RW mengatakan, bu ini pengajuan, difotokan itu, saya layani. Semua pintu yang masuk ke kami banyak, bukan satu dua orang saja. Saya butuh bantuan dari semua orang semua warga. Percaya saya, kami bekerja untuk melayani warga," tegas Anna.
Saat ditanya bagaimana alur pengajuan pemasangan PJU yang diterapkan DKRTH, Anna belum menerangkan secara gamblang. Namun dia memastikan akan melayani setiap keluhan yang masuk kepadanya.
"Itu bisa dari usulan warga, bisa dari kami. Kalau kami itu biasanya jalan besar, jalan kampung itu juga bisa. Yang kemarin masuk ke Musrenbang itu kemudian karena sekarang Covid-19 padahal itu penting untuk mereka. Mereka kirim surat sak (satu) lembar keluhan ke DKRTH, pasti nanti kita tindak lanjuti. Pijakan saya progam. Boleh dicek itu," tutur Anna.
"PJU padam itu pasti ada, itu kita benahi. Selain itu tugas kami ngerapikan kabel yang konsleting, belum lagi ada satu panel konsleting 10 kali juga ada itu kerja kami. Karena saya pada waktu itu juga ada di sana," tandasnya.
Sebelumnya Ketua RT 04 Menur V, Kholis menyebut bahwa pemasangan PJU di kampungnya itu dilakukan oleh Pemkot Surabaya pada akhinya September atau awal Oktober 2020 setelah empat hari sebelumnya warga mengeluh ke Eri Cahyadi saat berkampanye di sana.