jatimnow.com - Pengamat politik dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), Umar Sholahudin mendesak Bawaslu untuk turun menyelidiki dugaan pelanggaran terkait beredarnya surat bergambar dan bertandatangan Wali Kota Tri Rismaharini (Risma).
Selain itu, Tri Rismaharini maupun tim dari Eri Cahyadi-Armudji (ErJi), juga diminta menjelaskan secara transparan tentang surat Risma yang menjadi polemik di masyarakat.
Baca juga:
Baca juga: Machfud Arifin Ikhlas dan Doakan Eri Cahyadi-Armudji
- Surat Risma Dinilai Menciderai Demokrasi, Warga Lapor ke Bawaslu
- Geger Video Surat dari 'Risma' Berisi Promo ErJi
- Surat Risma Berisi Promo 'ErJi', Kakak Whisnu: Tak Lagi Indahkan Etika
- Terungkap! Surat untuk Warga itu Ternyata Bukan dari Wali Kota Risma
- "Terlalu Murah, Keluarga Disuruh Pilih Selera Bu Risma"
- Soal Surat Risma untuk Warga, Atas Perintah Tim Pemenangan ErJi?
- Lagi, Warga Surabaya Kecewa Gara-gara 'Surat Risma'
- Polemik Surat Risma, Pengamat: Diduga Melanggar Wewenang hingga Etika
"Sepertinya Bu Risma memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik pilwali mendukung Eri-Armudji. Soal ini, Bawaslu harus merespon, harus bertindak menyelidiki surat itu," kata Umar Sholahudin, Sabtu (5/12/2020).
Menurutnya, Bawaslu turun menyelidiki, karena ada bukti-bukti materilnya.
"Bukti materil dari surat itu kan sudah ada. Setidaknya itu minimal sebagai alat bukti bagi Bawaslu untuk memulai penyelidikan dugaan pelanggaran pidana kampanye," terang dia.
"Saya melihatnya bahwa, Bu Risma sebagai politisi PDIP dan wali kota Surabaya. Dalam konteks ini, sudah tidak bisa dilepaskan lagi, karena tindakan Bu Risma kalau mau aktif kampanye, ya cuti saja. Kan kepala daerah sudah difasilitasi kalau mau kampanye dikasih cuti dan sebagainya," tambah Umar.
Ia menilai, seharusnya Wali Kota Risma menjaga netralitas kepala daerah di pemilihan wali kota (Piwali) agar masyarakatnya tidak terpecah belah.
"Seharusnya Bu Risma harus menjaga netralitas, agar pilwali ini bisa berjalan kondusif. Karena sekarang kan sudah terbelah, pendukung 1 dan pendukung 2. Mestinya Bu Risma sebagai wali kota memberikan kedamaian, ketenangan, bagi seluruh warga Surabaya," tuturnya.
Juru Bicara Tim Eri Cahyadi-Armudji, Ahmad Hidayat sebelumnya mengatakan, instruksi penyebaran surat Risma itu dari tim ErJi. Sedangkan Fuad Benardi, anak kandung Risma mengatakan bahwa surat tersebut dibuat oleh ibunya.
Baca juga: Kuasa Hukum MAJU Sayangkan Dana Kampanye Erji Nol Rupiah Tak Ditindak
Menurut staf pengajar FISIP UWKS Umar, statemen tersebut menunjukkan inkonsistensi antara anaknya Risma dengan Tim ErJi.
"Ini kan artinya memberikan kekaburan informasi kepada publik. Siapa yang menulis, isinya gimana, dan itu keinginannya siapa. Itu yang perlu diselidiki Bawaslu," katanya.
Dosen muda ini menambahkan, inkonsistensi tentang surat Risma itu membuat warga menjadi korban penyebaran informasi yang tidak jelas.
"Tentunya yang dirugikan warga karena mendapat informasi yang tidak jelas. Apalagi saling lempar antara timnya ErJi dengan timnya Risma," ujarnya.
Menurutnya, timnya ErJi harus transparan kepada warga Surabaya tentang beredarnya surat tersebut.
Baca juga: Kuasa Hukum MAJU Sebut Keterlibatan Risma Telah Terungkap dalam Sidang
"Kalau mau gentle, timnya ErJi harus menjelaskan secara clear mulai dari pembuatan surat itu idenya siapa, yang menulis siapa, kemauannya siapa," katanya.
"Kalau tidak mau mengklarifikasi, itu akan membuat catatan buruk di mata masyarakat, di mata pemilih, dan ini menjadi ujian bagi timnya ErJi. Karena kalau tidak ada penjelasan, masyarakat bisa menilai sejauh mana transparansi dan akuntabilitas timnya ErJi terkait informasi-informasi yang disampaikan," jelasnya.
Pilwali Surabaya 9 Desember 2020 diikuti dua pasangan. Paslon nomor 1, Eri Cahyadi-Armudji (Erji) diusung PDIP dan didukung PSI.
Sedangkan, paslon nomor 2, Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno (Maju) diusung koalisi PKB, PAN, Gerindra, Demokrat, PPP, NasDem, Golkar dan PKS. Serta didukung Perindo, Gelora dan PKPI.