jatimnow.com - Perkumpulan Pekerja Rumah Hiburan Umum (Perperhu) Jawa Timur menggelar rapid test antigen bioscience pada para pengunjung Buro Beer Garden, Jalan Sumatera Surabaya, Kamis (4/3/2021) sore.
Buro yang kini telah berizin restoran tersebut menjadi lokasi percontohan, lantaran lokasi tersebut telah menjadi pilot project Rumah Hiburan Umum (RHU) yang telah memenuhi standar protokol kesehatan (prokes).
Selain itu, upaya pemeriksaan dengan menggunakan sample air liur itu dilakukan sebagai upaya untuk menekan klaster baru penyebaran Covid-19.
Baca juga: Wali Kota Mojokerto Ning Ita Sambut Baik Kebijakan Perjalanan Domestik Tanpa PCR
Tidak memerlukan waktu lama dalam proses pengecekan. Hanya berselang lima menit, hasil tes sudah dapat diketahui dan dilakukan pendataan.
"Jika hasilnya diketahui positif, maka tidak diperbolehkan masuk ke dalam," terang Pengurus Perperhu Jawa Timur, John Suy.
John menerangkan, hasil pengecekan ini dapat diketahui pengunjung yang masuk ke dalam kafe benar-benar steril dan tidak terpapar Covid-19.
Baca juga: Rapid Test Antigen Acak di Ponorogo, 2 Orang Positif Covid-19
Pria yang juga menjadi general manager salah satu RHU di Surabaya ini menuturkan, uji coba tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah adanya klaster baru Covid-19.
Juga sekaligus menjadi salah satu langkah kongkrit dari RHU dalam mentaati aturan pemerintah. Sehingga RHU yang telah sesuai standar prokes mendapat kelonggaran. Baik jam operasional maupun pembatasan jumlah pengunjung.
"Harapan kami seperti itu. Jika RHU di Jatim menginginkan adanya tes, kami siap berkoordinasi dan memfasilitasi secara mandiri," imbuhnya.
Kegiatan ini mendapat respon positif dari anggota Komisi B DPRD Surabaya, John Thamrun. Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini secara tidak sengaja mendatangi lokasi tersebut dan melihat dari dekat adanya tes yang dilakukan.
Baca juga: Polisi Bongkar Penggunaan Alat Rapid Antigen Bekas di Bandara
JT-sapaan John Thamrun menerangkan, upaya ini patut dicontoh. Khususnya dalam kembali menggeliatkan perekonomian sekaligus menekan angka pengangguran.
"Kalau sudah memenuhi standar prokes, kan tidak perlu ada razia. Pengangguran juga bisa ditekan," pungkas politisi berlatar belakang pengacara ini.