jatimnow.com - Perpanjangan PPKM level 4 Jawa-Bali hingga 16 Agustus 2021, menyertai beberapa pelonggaran di sejumlah sektor. Diantaranya sektor penerbangan, tempat ibadah, tempat perbelanjaan dan mall, serta perjalanan kereta api jarak jauh.
Terkait hal tersebut, DPRD Jatim meminta agar Pemprov Jatim hadir di tengah masyarakat, memberikan edukasi tentang prokes di tengah aturan pelonggaran tersebut.
"Yang penting adalah pemerintah harus hadir di tengah masyarakat. Ketika ada kebijakan pelonggaran, jangan sampai ini dipahami oleh masyarakat bahwa kita sudah selesai, padahal belum," ujar Ketua Komisi C DPRD Jatim, Hidayat, Jum'at (13/8/2021).
Baca juga: PKS-Gerindra Hadiri Tasyakuran Posko Vinanda, Sinyal Koalisi di Pilwali Kediri?
Untuk tempat ibadah, kapasitas jamaah dibatasi hanya 25 persen. Begitu juga dengan pusat perbelanjaan yang mulai buka di 4 kota besar di Pulau Jawa, diantaranya Bandung, Jakarta, Semarang, dan Surabaya.
Pelonggaran ini merupakan angin segar bagi geliat ekonomi masyarakat Jawa Timur. Namun, masyarakat tidak boleh lengah dengan protokol kesehatan dan Pemprov harus hadir untuk memberi edukasi kepada masyarakat.
Baca juga: Arus Bawah Gerindra Kian Deras Dukung Dokter Alif Maju di Pilbup Gresik
"Jadi ini butuh adaptasi ketika lonjakan tinggi, kemudian sekarang menurun, butuh adaptasi. Nah adaptasi ini butuh edukasi," tegasnya.
Masih menurut Hidayat, Ia sering kali mendapat keluhan dari masyarakat tentang kurangnya fasilitas kesehatan. Mulai penolakan pasien Covid-19 hingga bantuan permakanan bagi pasien Covid-19 yang sedang menjalani isoman.
"Masyarakat merasa tidak dibantu oleh pemerintah, tidak terfasilitasi, banyak puskesmas yang lepas tangan," ungkapnya.
Baca juga: Sederet Nama yang Diusung Gerindra Jatim Maju di Pilkada Serentak 2024
Sementara, isu tidak validnya data Covid-19 muncul di masyarakat. Krisis kepercayaan kepada pemerintah pun mulai tumbuh.
"Ini harus segera ditangani. Kita hari ini melihat 3T (treatment, tracing, testing) belum maksimal. Edukasi kepada masyarakat juga belum maksimal, sehingga orang merasa bahwa hari ini Pemerintah Provinsi kurang serius menangani soal Covid terutama yang ramai terjadi soal isoman, datanya tidak valid," jelas Hidayat.