jatimnow.com - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Surabaya menerima empat wali murid yang mengaku diminta membayar biaya seragam sekolah anaknya, jelang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas.
Salah satu wali murid SMP negeri di Surabaya berinisial Y mengaku keberatan dengan tagihan seragam sekolah yang disodorkan pihak sekolah. Kata dia, untuk empat setel seragam baru, nilainya Rp 1,5 juta.
Menurut Yuli, selain harganya yang lebih mahal dari pasaran, kondisi Pandemi Covid-19 kali ini juga menyebabkan ekonominya semakin sulit.
Baca juga: 4 Tahun Pemkot Surabaya Gelontor 266.375 Seragam dan Perlengkapan Sekolah Gratis
"Satu juta lima ratus. Itu empat setel dalam bentuk bahan. Yang bahan tiga, yang satu baju olahraga," ujar Y kepada jatimnow.com melalui sambungan telepon, Kamis (2/9/2021).
Baca juga:
- PTM di Surabaya Digeber September 2021, Siswa Tak Diwajibkan Beli Seragam Baru
- PTM di Surabaya Digelar September, DPRD Siap Tampung Laporan Soal Seragam Baru
- Keberatan Diminta Bayar Seragam Sekolah, Wali Murid Wadul ke DPRD Surabaya
Y mengaku ada kejanggalan pada kebijakan sekolah yang meminta siswa untuk membeli seragam baru karena bertentangan dengan perintah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Baca juga: Disdik Tulungagung Tegas Melarang Sekolah Jual Seragam
"Itu disampaikan ke anak-anak didiknya. Kita kalau nanya gitu langsung ditelepon, nggak ada gitu chat WA itu nggak ada, langsung ditelepon sama pihak sekolah," ungkap dia.
Hal tersebut lalu membuat Y mencoba berkomunikasi dengan pihak sekolah. Namun hasilnya, mereka berdalih bahwa pembelian seragam di sekolah adalah untuk kebaikan siswa.
"Waktu menanyakan di sekolah, sekolah bilang kalau suruh beli seragam, (soalnya) kalau beli di luar, takutnya tidak sama dari bahan dan warnanya," tambah dia.
Baca juga: Pj Bupati Bangkalan Larang Sekolah Jual Seragam jelang Tahun Ajaran Baru
Apalagi, lanjut Y, karena kondisi ekonominya kurang mampu, proses masuk putrinya ke bangku SMP dilakukan lewat jalur Mitra Warga, agar mendapat keringanan biaya.
"Kalau Mitra Warga kan dari pak wali kota harusnya bebas biaya dan kalau saya kan ikut jalur Mitra Warga. Ini kenapa masih disuruh bayar seragam," sambung dia.
Pengaduan Y dan wali murid lainnya itu diterima Sekretaris Fraksi PDIP Abdul Ghoni Mukhlas Ni'am dan anggota lainnya.