Surabaya - Viralnya pernyataan Edy Mulyadi yang merendahkan masyarakat Kalimantan terkait rencana pemindahan ibu kota negara terus mendapat sorotan. Di antaranya dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jatim.
"Kami mengecam keras pernyataan intoleran dari Edy Mulyadi dan kawan-kawan, yang bahkan ada yang menyebut kata binatang dan kata tak elok lainnya untuk Kalimantan. Ini memecah belah bangsa," ujar Ketua Umum HIPMI Jatim, Rois S Maming dalam keterangan tertulis yang diterima jatimnow.com, Senin (24/1/2022).
Rois mengatakan, Indonesia sejak awal adalah rumah bagi seluruh warga tanpa terkecuali, terbentang dari Sabang hingga Merauke. Tidak boleh ada warga yang merasa lebih sempurna dibanding warga lainnya.
Baca juga: Dukungan HIPMI Jatim untuk Bagas Adhadirgha Sebagai Ketum BPP Periode 2022-2025
"Kita semua disatukan oleh Indonesia. Tidak boleh orang Jawa merasa berhak merendahkan orang luar Jawa. Demikian pula sebaliknya. Awas ini bahaya, lho. Pernyataan yang menghina akan memicu konflik sosial. Dan konflik sosial akan berdampak luas ke perekonomian rakyat, akan menghambat pemulihan ekonomi," tegasnya.
HIPMI Jatim, lanjut Rois, mendesak pihak berwajib untuk menindaklanjuti pernyataan Edy Mulyadi dari sisi hukum.
"Proses hukum harus berjalan untuk memberi efek jera agar tak ada lagi orang bebas menghina suku, agama, atau latar belakang orang lainnya," tambahnya.
Baca juga: Wagub Emil Apresiasi HIPMI Jatim Kejurnas Sprint Rally Indonesia 2022
Seperti ramai diberitakan, nama Edy Mulyadi menjadi buah bibir setelah videonya viral di media sosial. Edy mengkritisi langkah Presiden Joko Widodo memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke wilayah Kalimantan Timur. Namun, kritik itu disampaikan dengan pernyataan yang dinilai menghina warga Kalimantan.
"Mengkritik boleh saja, apalagi di alam demokrasi saat ini. Namun kritik tidak boleh merendahkan orang lain, tidak boleh menghina warga lain," papar Rois.
Terkait rencana pemindahan ibu kota negara (IKN), Rois mengatakan, hal tersebut sebagai langkah yang tepat. Rois memaparkan tiga alasan. Pertama, dari aspek pemerataan ekonomi.
Baca juga: Bupati Malang Apresiasi HIPMI Jatim Kejurnas Sprint Rally Indonesia 2022
"Kue ekonomi tidak lagi akan berpusat di Jawa, khususnya Jakarta, tapi menyebar ke luar Jawa. Inilah wujud Indonesia sentris, bukan lagi Jawa sentris," tuturnya.
Kedua, untuk mengurangi beban Jakarta dan sebagainya yang kini menjadi pusat bisnis sekaligus pemerintahan. Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi untuk pembukaan lapangan kerja.
"Pemindahan ibu kota negara bisa menjadi pendorong atau momentum pemulihan ekonomi dalam rangka menumbuhkan investasi baru yang bisa membuka banyak lapangan kerja," tandas Rois.