Lamongan - Aspek pembangunan di Lamongan disebut terus meningkat meski masih dalam masa pandemi. Hal itu disampaikan Bupati Yuhronur Efendi dalam Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021.
Menurut Yuhronur, meski dilanda pandemi, Lamongan berhasil mengembalikan marwah pembangunan ke arah yang seharusnya. Beberapa capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) berhasil dipenuhi.
Dia mencontohkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan sebesar 73,12. Sementara pertumbuhan ekonomi sudah mulai merangkak positif, meski masih dalam situasi Pandemi Covid-19. Di mana Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi sempat terkontraksi 2,65 persen dan Tahun 2021 tumbuh 3,43 persen.
Baca juga: Pembangunan Ponpes Al Amin Mojokerto, Pjs Bupati Beri Pesan Soal Ini
Sementara untuk inflasi, Tahun 2021 terkoreksi positif sebesar 1,76 persen dibandingkan Tahun 2020 di angka 1,88 persen.
"Capaian perbaikan tata kelola pemerintahan juga terus meningkat. Tahun 2021 Indeks Reformasi Birokrasi Lamongan sebesar 96,57 persen dibanding tahun sebelumnya hanya 91,62 persen. Tingkat pengangguran terbuka juga turun sebesar 0,24 poin dari 5,13 persen menjadi 4,90 persen," papar Yuhronur, Senin (21/3/2022).
Sementara nilai tukar petani Lamongan Tahun 2021, lanjutnya, terealisasi sebesar 106,81, meningkat dibanding tahun sebelumnya di angka 104,84.
Baca juga: Debu Pembangunan Mess KPPN di Jember Dikeluhkan Warga, Ini Kata Lurah Kepatihan
"Tentu ini berbanding lurus dengan indeks ketahanan pangan kita yang terealisasi sebesar 0,16 dan terkategori sangat tahan pangan," tambah Yuhronur.
Sementara prestasi bidang kesehatan, Pemkab Lamongan diganjar penghargaan tertinggi, Swasti Sabha Wistara dari Menteri Kesehatan. Penghargaan juga datang dari Ombudsman RI atas Kepatuhan Standart Pelayanan Publik dengan nilai kepatuhan tinggi (zona hijau).
Pemkab Lamongan juga berhasil menjadi rangking 3 tingkat Provinsi Jatim dan 10 besar terbaik nasional dalam bidang pengawasan kearsipan.
Baca juga: Warga Keluhkan Debu Pembangunan Mess Pegawai KPPN di Jember
Selanjutnya dokumen LKPj yang disampaikan bupati tersebut akan dikaji oleh komisi-komisi di DPRD Lamongan, yang kemudian disampaikan pada Badan Anggaran (Banggar).