Bangkalan - Kapolres Bangkalan meminta maaf pascademo yang berlangsung ricuh di Gedung DPRD Bangkalan. Permintaan maaf itu, menyusul terlukanya lima mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa menolak perpanjangan masa jabatan presiden.
Kapolres Bangkalan AKBP Alith Alarino memastikan akan bertanggung jawab dan meminta massa melaporkan aparat jika memang terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum.
"Kami meminta maaf kepada para mahasiswa atas kejadian ini. Karena memang situasinya yang tidak kondusif. Kami akan bertanggungjawab soal ini," ujar Kapolres Bangkalan AKBP Alith Alarino, Senin (11/4/2022).
Baca juga: Surabaya Hujan Es, Demo Mahasiswa Ricuh, Tewas di Kamar Hotel
Baca juga:
- Hindari Jembatan Suramadu, Ratusan Mahasiswa Demonstrasi Blokade Jalan
- Demo Mahasiswa di Bangkalan Ricuh
Data yang dihimpun di lokasi, lima mahasiswa yang terluka di antaranya Hamim dari Fakultas Teknik, Bayu, Bernard dan Abi dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Sementara satu mahasiswa lain, Saiful dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ibrohimy (STITAL) Bangkalan.
Baca juga: Buntut Demo Ricuh di Kantor Arema FC, Polisi Tetapkan 7 Orang Tersangka
Korlap aksi, Abdurahman Wahed mengatakan, saat ini pihaknya masih terus mendata mahasiswa yang terluka.
"Data sementara kami sudah lima orang yang diketahui terluka. Tapi kami masih menelusurinya. Mereka dipukul dengan alat oleh polisi," ucapnya.
Meski belum mengetahui pasti kondisi terkini mahasiswa yang terluka, ia menyebut jika beberapa mahasiswa dilarikan ke RSUD Syamrabu, Bangkalan untuk dirawat. Sementara beberapa ada yang memilih pulang ke rumah.
Baca juga: Demo Sengketa Lahan di Lamongan Ricuh, Pengacara Babak Belur
Walaupun membubarkan diri, lanjut Wahed, pilihan itu ditempuh karena mahasiswa menghargai waktu jelang berbuka puasa. Kendati begitu, ia mengaku kecewa atas tindakan polisi dan wakil rakyat yang diduga menjadi pemicu, karena tak beritikad menemui massa.
"Tuntutan kami tetap, yakni menolak jabatan presiden 3 periode. Menolak penundaan pemilu, dan pemerintah harus menurunkan harga sembako dan harga BBM yang tidak pro rakyat," tegas Wahed.