Surabaya - Wacana pemerintah mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menaikkan harga mendapat sorotan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadyah.
Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia ini meminta pemerintah untuk membuat skema manajemen permasalahan, termasuk dampak buruknya bagi masyarakat.
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf dan Ketua Umum PP Muhammadyah Haedar Nasir menyampaikan itu usai menjadi pemateri dalam Dialog Kebangsaan di Universitas Surabaya (Ubaya), Rabu (31/8/2022).
Baca juga: 7 Fraksi DPRD Bojonegoro Sepakat Tolak Harga BBM Naik, PMII Tunggu Rilis Resmi
Menurut Gus Yahya, rencana kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah ini memang pilihan berat di tengah situasi ekonomi dunia.
Namun, dia meminta pemerintah untuk melakukan skema permasalahan, termasuk soal kenaikkan BBM dengan risiko terkecil dampak buruknya bagi rakyat.
"Tentu kita akan meminta pemerintah memelihara kondisi supaya tetap kondusif tidak ada gejolak yang berkaitan dengan hal tersebut. Tapi dengan pertama-tama kita juga saling menyadari keadaan berat yang harus kita hadapi," jelas Gus Yahya.
Baca juga: AHY Beberkan Solusi Tekan Dampak Beban Kenaikan BBM bagi Warga
Sementara Haedar Nasir juga berpendapat soal rencana kenaikan BBM ini. Dia meminta DPR RI dan pemerintah pusat mencari solusi terbaik agar rakyat tidak dirugikan.
Dia mengimbau agar semua pihak dapat menjaga kondusifitas, sehingga bisa mendapatkan solusi yang terbaik.
"Kami menyarankan agar DPR bersama pemerintah perlu duduk mencari solusi terbaik. Bagaimana rakyat kecil mayoritas tidak memperoleh kerugian setiap kebijakan. Jadi poinnya di situ," tegasnya.
Baca juga: Kenaikan Harga BBM jadi Salah Satu Topik Pembahasan Rapimnas Demokrat
Sinyal kenaikan harga BBM memang telah banyak terungkap beberapa waktu ini. Dikabarkan harga BBM subsidi bakal naik besok, 1 September 2022.
Namun hingga hari ini belum jelas apakah harga BBM itu benar-benar akan naik mulai besok. Sebab pemerintah juga belum mengumumkannya secara resmi.