Surabaya - Komisi D DPRD Jatim mendorong kepada pemerintah untuk mengeluarkan subsidi terhadap angkutan umum pascanaiknya bahan bakar minyak (BBM).
Anggota Komisi D Hidayat mengungkapkan, setelah harga BBM naik, angkutan umum kini mulai sepi penumpang.
"Transportasi umum yang sudah mulai bangkit pascapandemi, juga sangat terdampak. Ketika harga tiket naik, maka jumlah penumpang pasti turun, dan ini akan memukul sektor transportasi di Jatim," ucap Hidayat, Kamis (8/9/2022).
Baca juga: DPRD Jatim Resmi Sahkan APBD Jatim 2025, Belanja Daerah Rp29,6 Triliun
Pengelolaan subsidi untuk angkutan umum, ia usulkan masuk dalam plot anggaran Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim, agar bisa tepat sasaran.
Baca juga: Reses Ketua DPRD Jatim, Kader KSH Surabaya Sambat Gaji Kurang
"Kita dorong Dishub untuk juga memberikan subsidi kepada transportasi umum," katanya.
Ia juga meminta agar Pemprov Jatim mengeluarkan subsidi token listrik bagi warga miskin di Jatim. Menurutnya, hal itu tak cukup sulit bagi Pemprov, karena data-data warga miskin telah tercatat di buku Dinas Sosial (Dinsos).
Baca juga: Besaran APBD Jatim 2025, Pendidikan dan Kesehatan jadi Prioritas
"ESDM selaku leading sector kita dorong supaya segera melakukan pendataan dan verifikansi, berkoordinasi dengan Dinas Sosial agar bantun ini tepat sasaran," imbuh Hidayat.
"Kalau lihat kebutuhan anggaran tidak besar, tapi manfaatnya luar biasa bagi masyarakat," sambung pria yang juga Ketua DPC Gerindra Mojokerto itu.