jatimnow.com - Inflasi di Indonesia masih terkendali. Sekalipun saat ini sejumlah negara, termasuk Indonesia, sedang menghadapi tekanan berat dari harga pangan dan energi.
“Jika melihat inflasi Indonesia bulan lalu, Agustus dari 4,9 persen turun sedikit menjadi 4,6 persen. Inflasi biasanya terjadi pada September,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Bloomberg Recovery and Resilience: Spotlight on ASEAN Business yang diselenggarakan secara hybrid, dikutip dari situs resmi Kemenkeu, Rabu (14/9/2022).
Bila dilihat dari komponennya, volatile food merupakan penyumbang inflasi utama. Seperti halnya dari gandum dan minyak goreng yang sangat berkorelasi tinggi dengan situasi geopolitik.
Baca juga: Kenaikan PPN 12 Persen: Tingkatkan Pendapatan Negara atau Beban Rakyat?
“Jadi pertanyaan dari sudut pandang kebijakan, bagaimana kami akan merespons inflasi yang terutama dari gangguan pasokan. Tadi pagi misalnya, Bapak Presiden berkali-kali berdiskusi dengan seluruh gubernur dan wali kota agar bisa melihat detail dari mana tekanan harga ini berasal. Terutama untuk harga makanan yang menurut saya bisa dicegah,” jelas Sri Mulyani.
Baca juga: Cara Surabaya Kendalikan Inflasi Jelang Nataru 2025
Sementara itu, tekanan sektor energi menyebabkan pemerintah menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Solar dan Pertalite mengalami kenaikan harga rata-rata 30 persen. Di satu sisin, kebijakan ini melepaskan tekanan pada anggaran subsidi. Namun di sisi lain, meningkatkan inflasi administered price.
“Jadi kami mencoba untuk memastikan bahwa pertama jika masalah datang dari sisi pasokan, kami akan mengatasi di sisi pasokan,” tandasnya.
Baca juga: Pemkab Jember Raih Award berkat Keberhasilan Kendalikan Inflasi
Menkeu memaparkan pula bahwa Bank Indonesia sebagai otoritas sisi moneter juga menetapkan kebijakan yang mampu mengelola ekspektasi inflasi serta stabilitas rupiah. Di tengah dolar yang terus menguat, depresiasi Indonesia sekitar 4,5 persen terhitung ringan atau sedang jika dibandingkan dengan banyak negara lain. Hal ini karena kinerja neraca pembayaran Indonesia cukup baik.
“Neraca perdagangan telah surplus selama 27 bulan. Jadi kami memiliki lebih banyak ketahanan di sisi eksternal. Tetapi kami tahu bahwa situasi global tidak akan mudah,” pungkas Sri Mulyani.