jatimnow.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyalurkan bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahap 3 Tahun 2022 kepada para pekerja di Kabupaten Mojokerto.
Penyaluran BSU diberikan kepada 2.687 pekerja terdampak Covid-19 dan juga kenaikan harga BBM dilaksanakan di Mitra Produksi Sigaret (MPS) KUD Tani Bahagia, Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, didampingi Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati.
"Akibat dampak pandemi Covid-19, 29 juta pekerja terdampak PHK. Maka dengan segala cara pemerintah berupaya untuk mencegah angka pengangguran salah satu dengan bantuan BSU ini," terang Menaker Ida Fauziyah, Jumat (30/9/2022).
Baca juga: THR Lebaran 2024 Maksimal Dibayar H-7
Ida Fauziah menjelaskan, BSU merupakan anggaran dari APBN. Pengelolaan pemanfaatan BPJS itu untuk memberikan reward atau apresiasi bagi pekerja atau perusahaan yang sudah menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan.
"Jadi pemanfaatan BPJS itu bukan menggunakan uang BPJS Ketenagakerjaan, tetapi murni anggaran pemerintah. Bantuan itu tidak langsung kami salurkan ke 14, 6 juta penerima, karena kami perlu memastikan bantuan sudah tepat sasaran. Saat ini sudah hampir 50 persen," bebernya.
Hingga saat ini, Kemenaker sudah menyalurkan BSU tahap 1 hingga 3 kepada 7.077.550 penerima di seluruh Indonesia (48,34 persen) dari total 14.639.675 penerima. Sementara untuk Kabupaten Mojokerto hingga saat ini telah tersalurkan bantuan BSU sebanyak 31.307 (51,37 persen) pekerja dari total 60.943 pekerja penerima BSU.
Menurut Ida Fauziyah, saat ini Indonesia termasuk 1 dari 5 negara yang sukses mengendalikan Covid-19. Hal itu merupakan kerja keras semua pihak termasuk pemerintah, swasta dan pemangku kepentingan lainnya.
Baca juga: PPNS dan Pelindo Hasilkan Alat Pemantau K3 Lingkungan Kerja
Meski demikian, Menteri Ida menyatakan bahwa pandemi Covid-19 belum selesai. Justru saat ini negara dihadapkan dengan persoalan geopolitik perang Ukraina - Rusia yang berdampak pada ancaman krisis pangan dan energi.
"Ini persoalan bersama harus digotong bersama-sama. Harga BBM kita di luar kemampuan APBN dan pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi ini kepada masyarakat. Bantuan itu juga tidak hanya pekerja, tetapi Kementerian Sosial juga menganggarkan untuk kelompok di luar pekerja. Kemudian pemerintah daerah juga menyisihkan anggaran 2,5 persen dana transfer umum untuk bansos masyarakat," terangnya.
Presiden beberapa hari lalu mengumpulkan menteri, gubernur, bupati dan wali kota meminta agar menekan angka inflasi di wilayahnya.
Baca juga: Kementerian Ketenagakerjaan Stop Pengiriman PMI ke Sejumlah Negara
"Alhamdulillah kami mampu mengendalikannya. Saat ini pertumbuhan ekonomi kami tertinggi di antara G20 dan inflasi terkendali 4,4 persen. Di negara lain sudah di atas 2 digit. Contohnya Turki mencapai 80 persen," ujarnya.
Menteri Ida juga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi MPS KUD Tani Bahagia, karena selama pandemi Covid-19 berlangsung tidak ada pekerja yang di PHK.
"Saya apresiasi kepada MPS KUD Tani Bahagia karena tidak memberhentikan karyawan dan mengikutkan karyawan mereka dalam program BPJS Ketenagakerjaan sehingga memperoleh bantuan subsidi upah ini. Semoga digunakan bantuan ini untuk hal yang bermanfaat," pungkasnya.