jatimnow.com - Polemik penyegelan Sekolah Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Cokroaminoto dianggap sudah clear oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Polemik itu dinilai selesai, setelah pihak pengurus yayasan meminta maaf dan mengaku insaf, bahwa bangunan lantai 2 sekolah di Jalan Petukangan Tengah No. 37, Ampel, Semampir, Surabaya itu belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, pihaknya tidak ingin masalah terus berlarut, karena kepeduliannya terhadap pendidikan.
Baca juga: Lagi, Beredar Kuitansi Seragam Sekolah Mahal di Tulungagung
"Sekolah Cokroaminoto ini bangunannya ada dua lantai dan yang tidak memiliki izin itu lokasinya ada di lantai dua. Kalau lantai satu, itu gedungnya sudah lama dan IMB tidak berlaku," ungkap Eri di Ruang Rapat Walikota, Kamis (19/1/2023).
Untuk itu, lanjut Eri, bangunan lantai satu ini tetap diperbolehkan dan untuk lantai dua sementara ini masih menunggu turunannya IMB.
"Intinya lantai dua ini boleh dibangun, tapi ini menunggu proses IMB dulu, dan rencananya akan dalam waktu dekat," jelas Eri.
Baca juga: Universitas Islam Lamongan Didemo Mahasiswa Buntut Dualisme Kepemimpinan
Sementara Ketua YPI Cokroaminoto, Alfiyatussolichah menyampaikan permohonan maaf kepada Pemkot Surabaya, dan mengaku salah atas keputusan buru-buru membangun lantai dua sekolah.
"Menurut kami hasil ini sangat membuat kami lega. Kami salah membangun lantai dua dan kami akan hentikan, terlebih kami ingin fokus pembangunan lantai satu," ungkap Afli.
Menurut Alfi, hal tersebut untuk menambah ruang belajar mengajar, karena di lantai satu kondisinya sudah rusak parah.
"Proses belajar mengajar di sekolah kami sudah pindah ke rumah warga, sejak bulan Juli lalu dan kebetulan pihak alumni ada mendanai untuk renovasi karena di lantai satu kondisinya sudah rusak parah," jelas dia.
Baca juga: Universitas Islam Lamongan Kini Punya 2 Pj Rektor, Buntut Polemik Internal
Sehingga dijelaskan oleh Alfi, dalam sehari-hari proses belajar mengajar akan dibuatkan sistem shif.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti yang ikut hadir dalam pertemuan itu menambahkan, hal ini menjadi perhatian pemkot dan DPRD di bidang pendidikan.
"Alhamdulillah ada solusi karena sejak awal saya dan pemerintah kota dan DPRD berupaya mencarikan solusi, serta terus peduli terhadap pendidikan di Surabaya," pungkasnya.